JAKARTA – Pemerintah Indonesia menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada tahun 2026 sebagai langkah awal menuju ambang batas jangka menengah sebesar 8 persen. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam acara Economic Outlook 2026 yang digelar di Kompas TV, Selasa (16/12).
Menurut Purbaya, pencapaian target tersebut memerlukan strategi bertahap dengan menghidupkan kembali mesin ekonomi yang sempat melambat, terutama dari sektor swasta. Ia menilai bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen yang dipatok dalam APBN tahun depan dinilai kurang memadai.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Kita perlu bertahap. Tahun depan kita targetkan 6 persen, lalu meningkat lebih cepat di tahun berikutnya,” ujarnya.
Purbaya menjelaskan bahwa kunci utama pertumbuhan ekonomi adalah sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah memiliki peran untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, sementara sektor swasta menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi.
Untuk mendorong pertumbuhan, pemerintah mengandalkan tiga sektor utama, yaitu manufaktur, pertanian, dan energi. Menurutnya, keberhasilan pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan kedua pihak untuk bekerja sama dan saling mendukung.
Target Pertumbuhan dan Kebutuhan Penyerapan Tenaga Kerja
Purbaya menyatakan bahwa pertumbuhan sebesar 5,4 persen belum cukup untuk menyerap tambahan angkatan kerja, terutama generasi muda. Ia menilai bahwa angka idealnya harus mencapai 6,7 persen agar proses pencarian kerja menjadi lebih mudah.
“Kalau di level itu, cari kerja jauh lebih mudah, terutama bagi generasi muda,” katanya.
Program Debottlenecking untuk Mengurangi Hambatan
Sebagai langkah konkret, pemerintah meluncurkan program debottlenecking untuk memangkas hambatan regulasi yang mengganggu dunia usaha. Dalam program ini, pelaku usaha dapat melaporkan langsung kendala yang mereka hadapi.
“Setiap minggu akan disidangkan, dan hambatan regulasi akan diselesaikan. Kalau ada kementerian yang tidak sejalan, saya potong anggarannya,” tegas Purbaya.
Kebijakan Fiskal dan Defisit
Dari sisi fiskal, pemerintah masih menerapkan kebijakan defisit sebagai langkah counter-cyclical guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Saat ini, rasio defisit diperkirakan berkisar antara 2,6–2,8 persen.
“Kita masih defisit, sekitar 2,6–2,8 persen. Saat ekonomi melambat, kita gas. Kalau sudah tumbuh cepat, baru kita rem,” tuturnya.
Tujuan Jangka Panjang: Masuk Negara Maju
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin terjebak pada pertumbuhan moderat dalam jangka panjang. Ia menilai bahwa jika Indonesia hanya puas pada pertumbuhan 5–6 persen, risiko terjebak pada middle income trap akan semakin besar.
“Kita ingin Indonesia masuk negara maju dalam 10–15 tahun,” ucapnya.
Dengan langkah-langkah strategis dan kolaborasi antara pemerintah dan swasta, target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2026 diharapkan bisa menjadi awal dari transformasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
