Pengalaman Menteri Hukum dalam Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, berbagi pengalamannya dengan Anggota Justice Action Coalition (JAC) dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankum) di Indonesia. Model ini menjadi solusi efektif untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat.
TRADING OTOMATIS 24 JAM
– TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget (Next: OKX, Tokocrypto & Saham).
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart
- Tidur/Sibuk, transaksi jalan
Pembicaraan tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum Supratman dalam Pertemuan Tingkat Tinggi (PTT) JAC di Madrid pada 11 November 2025. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, Indonesia telah berhasil menerapkan program keadilan yang berpusat pada masyarakat, meskipun menghadapi tantangan berat akibat keterbatasan sumber daya pemerintah.
"Sejauh ini, di bawah portofolio saya, kami bekerja keras untuk mencapai salah satu misi Presiden kami, Prabowo Subianto yang disebut Asta Cita, yang fokus pada Akses terhadap Keadilan," ujarnya. "Kementerian Hukum bekerja sama dengan Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal."
Menurut Supratman, Kementerian Hukum telah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa yang menyediakan layanan gratis seperti informasi hukum, konsultasi, mediasi, dan rujukan kepada pengacara untuk litigasi. Selain itu, pihaknya juga mendorong Organisasi Advokat untuk menyediakan layanan pro bono bagi warga desa.
Hingga saat ini, lebih dari 70.000 Pos Bantuan Hukum Desa telah didirikan. Target pemerintah adalah mencapai 83.957 pos di seluruh Indonesia pada akhir tahun ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Hukum bekerja sama dengan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum melatih lebih dari 120.000 paralegal dan kepala desa sebagai juru damai.
Tujuan dari pelatihan ini adalah membantu individu menyelesaikan masalah hukum mereka di tingkat desa. Koalisi harus diperkuat melalui tindakan nyata dan kolaborasi.
"Kami mengusulkan untuk mengintensifkan kerja sama melalui peningkatan kapasitas yang dirancang khusus (tailor-made capacity-building) dan bantuan teknis bagi anggota Koalisi Akses Keadilan untuk mendukung kapasitas mereka dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi semua," tambah Supratman.
Dari data real time BPHN, sudah lebih dari 2062 kasus ditangani Posbankum di seluruh Indonesia. Kasus-kasus yang dominan antara lain sengketa tanah, utang piutang, pidana ringan, perselisihan warga, dan kekerasan dalam rumah tangga.
Justice Action Coalition (JAC) merupakan aliansi multi-pemangku kepentingan yang terdiri dari berbagai negara dan organisasi yang berkomitmen untuk mewujudkan akses keadilan yang setara bagi semua orang.
Ada sebanyak 21 negara yang bergabung dalam koalisi ini, antara lain Kanada, Chile, Kolombia, Kosta Rika, Republik Dominika, Prancis, Jerman, Indonesia, Kosovo, Liberia, Luksemburg, Belanda, Nigeria, Norwegia, Portugal, São Tomé dan Príncipe, Sierra Leone, Kepulauan Solomon, Swedia, Swiss, dan Amerika Serikat.
Selain itu, beberapa organisasi internasional juga menjadi anggota koalisi ini, di antaranya UNDP, OECD, Pathfinders, dan beberapa organisasi lainnya.
PTT JAC dihadiri oleh pejabat setingkat menteri dari 18 negara, yakni Indonesia, Kanada, Kosta Rika, Republik Dominika, Perancis, Jerman, Kosovo, Liberia, Belanda, São Tomé and Principe, dan Sierra Leone.
