Aksi Masyarakat Adat Papua Terkait Pembakaran Mahkota Kebesaran
JAYAPURA Aksi pembakaran mahkota kebesaran Ondoafi atau Raja di atas Tanah Papua memicu reaksi kuat dari masyarakat adat. Sejumlah warga dari komunitas Tabi-Saereri mendatangi kantor Balai Besar Konserfasi Sumber Daya Alam (BBKSA) Papua pada Jumat (24/10). Dari pantauan yang dilakukan, sekelompok masyarakat ini memasang sejumlah spanduk dengan berbagai tuntutan kepada pemerintah pusat.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Lingkungan sekitar kantor tampak sepi. Aktivitas kantor terlihat tidak berjalan maksimal setelah video pemusnahan tersebut viral di media sosial. Hanya sedikit pegawai yang hadir dan menerima kedatangan dari kelompok masyarakat adat tersebut.
Dalam keterangan perwakilan Masyarakat adat Tabi-Saereri, Ismael Mebri menyampaikan bahwa tindakan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi yang terjadi belakangan ini di tengah masyarakat Papua.
Kami menyampaikan isi hati kami, air mata kami orang Papua atas peristiwa yang baru terjadi di tempat ini (BKSDA Papua) yang telah membakar mahkota cenderawasih. Ini adalah tindakan yang merendahkan harga diri dan martabat kami orang Papua, kata Ismail di kantor BKSDA Papua usai memasang spanduk, Jumat (24/10).
Ondoafi Kampung Yoka tersebut meminta Presiden Republik Indonesia untuk mencopot Kepala Balai Besar Konserfasi Sumber Daya Alam dari jabatannya. Selain itu, pihaknya juga meminta BKSDA Papua menjatuhi sanksi tegas sesuai undang-undang positif dan undang-undang adat bagi pelaku pembakaran mahkota kebesaran dan dijatuhi denda adat sesuai dengan yang ditetapkan MRP dan dewan adat se-Tanah Papua.
Kami meminta Bapak Presiden mengganti Kepala Balai Besar Konserfasi Sumber Daya Alam dengan orang asli Papua (Tabi/Saireri) karena hanya orang asli Papua yang paham dan mengerti budayanya sendiri, ujarnya.
Tidak sampai di situ saja, masa juga meminta Kantor Balai Besar Konserfasi Sumber Daya Alam ditutup hingga persoalan ini diusut tuntas sesuai tuntutan mereka.
Adapun aksi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat adat ini kemudian dilanjutkan ke Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan membawa 10 poin aspirasi tuntutan ke Gubernur Papua guna dilanjutkan ke Presiden. Sementara itu, Kepala Balai Besar Konserfasi Sumber Daya Alam kembali menyampaikan klarifikasi.
Setelah sebelumnya menyampaikan permohonan maaf, ia juga menegaskan bahwa tak ada niat untuk merendahkan harkat dan martabat masyarakat adat Papua.
Kami menyadari bahwa tindakan ini telah menimbulkan luka dan kekecewaan di hati masyarakat Papua. Tapi kami tegaskan, langkah tersebut semata-mata dalam kerangka penegakan hukum dan perlindungan satwa liar yang dilindungi negara, ujar Johny Santoso di kantornya di Abepura, Rabu (22/10).
Tuntutan dan Harapan Masyarakat Adat
Masyarakat adat Tabi-Saereri menyampaikan beberapa tuntutan utama, antara lain:
- Meminta Presiden mengganti kepala BBKSA dengan orang asli Papua
- Menuntut penghapusan kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat adat
- Minta pengusutan tuntas terhadap tindakan yang dianggap melanggar adat dan budaya
- Mengajukan denda adat sesuai aturan yang berlaku di wilayah Papua
Selain itu, mereka juga meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.
Tanggapan Pihak BBKSA
BBKSA menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan bukanlah untuk merendahkan martabat masyarakat adat. Namun, mereka mengakui bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan rasa sakit dan kekecewaan di hati masyarakat Papua.
Pihak BBKSA menegaskan bahwa semua tindakan yang dilakukan selalu didasarkan pada prinsip hukum dan perlindungan satwa liar yang dilindungi negara. Mereka berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan masyarakat adat dalam rangka menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kearifan lokal.
Peran Pemerintah dan Masyarakat
Peran pemerintah sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Selain itu, masyarakat adat juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi mereka secara damai dan konstruktif.
Dengan demikian, upaya untuk menciptakan harmoni antara pemerintah dan masyarakat adat harus terus dilakukan agar bisa mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.
