Penjelasan Koordinator SPPG Solo tentang Hubungan dengan Warga Sekitar
Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Solo, Priyo Widyastoko, memberikan penjelasan mengenai hubungan antara SPPG yang sudah beroperasi dengan warga sekitar. Menurutnya, mayoritas SPPG yang telah berdiri di tengah pemukiman masyarakat memiliki hubungan yang baik dengan warga setempat.
“Sebenarnya hubungannya baik-baik saja. Mungkin hanya 1-2 titik yang agak kurang setuju atau kurang sesuai,” ujarnya saat ditemui pada Kamis (23/10/2025).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Ia mengakui bahwa masih ada dua SPPG yang mendapat protes dari warga sekitar. Salah satunya adalah SPPG Banyuanyar 3 yang diprotes karena limbah sisa cucian dari SPPG tersebut mengalir ke saluran air milik warga.
Meski demikian, pihak SPPG telah berupaya mencari solusi agar limbah tidak masuk ke saluran air warga. Saat ini, mereka sedang membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang lebih memadai untuk menangani limbah tersebut.
“Seperti di Banyuanyar, masalah utamanya adalah limbah. Mitra SPPG sudah mengusahakan pembangunan IPAL baru. Awalnya sudah ada IPAL, tetapi karena buatan manusia ada yang rembes atau tidak berfungsi maksimal. Akhirnya, mereka membangun IPAL di tempat baru,” jelasnya.
Sementara itu, SPPG Pajajaran Sumber masih belum menemukan titik temu dengan warga sekitar. SPPG ini masih dalam proses pembangunan dan sempat dihentikan karena penolakan warga terhadap keberadaannya di tengah pemukiman.
“Sampai saat ini masih ada penolakan dari warga. Dari pihak mitra masih mencoba mengupayakan agar SPPG bisa berjalan,” tambahnya.
Pihak SPPG juga dikejar waktu untuk segera menyelesaikan pembangunan dan melakukan operasional. Batas waktu yang diberikan oleh BGN adalah 45 hari untuk persiapan.
“BGN memiliki patokan waktu. Dari pihak mitra bisa mengajukan surat permohonan dispensasi waktu jika diperlukan,” ujarnya.
Meskipun SPPG telah menawarkan sejumlah opsi kepada warga, seperti diskusi dengan RT dan karang taruna, beberapa warga tetap bersikukuh menolak keberadaan SPPG di tengah pemukiman mereka.
“Mitra dan yayasan sudah menawarkan berbagai hal, termasuk penggantian jalan yang rusak akibat lalu lalang mobil mitra. Namun, hingga saat ini belum ada titik terang,” jelasnya.
Tantangan dalam Operasional SPPG
Selain masalah limbah dan penolakan warga, SPPG juga menghadapi tantangan dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat sekitar. Meski begitu, pihak SPPG terus berupaya mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
- Diskusi dengan warga dilakukan secara berkala.
- Solusi teknis seperti pembangunan IPAL baru diusulkan untuk mengatasi masalah limbah.
- Keterlibatan RT dan karang taruna menjadi bagian dari upaya menjembatani kesenjangan antara SPPG dan warga.
Proses ini membutuhkan kesabaran dan komitmen dari semua pihak agar SPPG dapat beroperasi tanpa menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar.
