aiotrade– Komite Reformasi Polri dilantik secara langsung oleh Presiden Prabowo di Istana pada 7 November 2025. Komite ini dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sistem kepolisian dan menjalankan reformasi yang lebih transparan serta berkelanjutan.
Berikut adalah daftar nama-nama yang dilantik dalam komite tersebut:
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
-
Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, Jimly Asshiddiqie
Jimly Asshiddiqie dilantik sebagai ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia dikenal sebagai tokoh hukum yang memiliki pengalaman panjang dalam berbagai peran penting di lembaga negara. Tugasnya akan fokus pada penyusunan strategi dan kebijakan yang dapat mempercepat proses reformasi di tubuh kepolisian. -
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Pengalamannya dalam mengelola isu hukum dan hak asasi manusia akan menjadi nilai tambah dalam memastikan reformasi polri tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berlandaskan prinsip keadilan. -
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan
Otto Hasibuan adalah tokoh hukum yang memiliki latar belakang akademis dan praktis dalam bidang hukum. Dalam posisinya sebagai wakil menteri, ia akan membantu koordinasi antar lembaga terkait dalam menjalankan reformasi kepolisian. -
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian
Tito Karnavian sebelumnya menjabat sebagai Kapolri dan memiliki pengalaman langsung dalam menjalankan operasional kepolisian. Penunjukannya sebagai Menteri Dalam Negeri menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan adanya konsistensi antara kebijakan kepolisian dengan tata kelola pemerintahan daerah. -
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas
Supratman Andi Agtas akan bertugas dalam memastikan bahwa kebijakan reformasi polri sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Ia juga akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga hukum lainnya untuk memastikan proses reformasi berjalan dengan baik. -
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD
Mahfud MD adalah tokoh yang telah berpengalaman dalam mengelola isu politik dan keamanan. Dalam posisinya sebagai menteri koordinator, ia akan memastikan bahwa reformasi polri tidak hanya berfokus pada teknis, tetapi juga memperhatikan dinamika politik dan stabilitas nasional. -
Kapolri 2019-2021, Idham Aziz
Idham Aziz akan menjadi anggota komite yang memberikan masukan berdasarkan pengalamannya selama menjabat sebagai Kapolri. Ia akan membantu dalam menyusun rekomendasi yang realistis dan berbasis data. -
Kapolri 2015-2016, Badrodin Haiti
Badrodin Haiti juga memiliki pengalaman dalam menjalankan tugas kepemimpinan di kepolisian. Pengalamannya akan menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam membangun sistem reformasi yang lebih efektif. -
Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Ahmad Dofiri
Ahmad Dofiri akan bertindak sebagai penasihat utama dalam menyusun kebijakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia akan berperan dalam memastikan bahwa reformasi polri tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemulihan kepercayaan masyarakat. -
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Listyo Sigit Prabowo, sebagai Kapolri saat ini, akan menjadi salah satu anggota komite yang paling dekat dengan pelaksanaan reformasi. Ia akan memastikan bahwa kebijakan yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.
Komite ini diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam mewujudkan kepolisian yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas. Dengan kombinasi pengalaman dan keahlian dari berbagai latar belakang, diharapkan reformasi ini bisa menciptakan sistem kepolisian yang lebih kuat dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
