Penolakan Terhadap Pembakaran Mahkota Cenderawasih
Pembakaran Mahkota Cenderawasih oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua pada 20 Oktober 2025 telah memicu reaksi keras dari masyarakat adat Papua. Aksi tersebut menyebar luas di media sosial, khususnya Facebook, dan mendapat banyak kritik dari berbagai pihak. Masyarakat adat Papua merasa bahwa tindakan ini tidak hanya melanggar norma budaya, tetapi juga menghina simbol kehormatan mereka.
Peristiwa ini membuat para Ondofolo atau Ondoafi bersama Pemuda Adat Tabi-Saireri menyikapinya dengan menggelar pertemuan bersama Majelis Rakyat Papua (MRP). Pertemuan ini berlangsung selama dua hari, yaitu tanggal 23 hingga 24 Oktober 2025. Acara ini dipimpin oleh Wakil Ketua II MRP, Max Abner Ohee S.IP, yang juga merupakan unsur pimpinan adat Majelis Rakyat Papua.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Dari pertemuan tersebut, tercapai sekitar enam poin aspirasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua. Aspirasi ini difasilitasi oleh MRP, dengan peran aktif dari tokoh adat Papua dan pemuda Tabi-Saireri. 
Pernyataan Gubernur Provinsi Papua
Gubernur Provinsi Papua, Komjen Pol. (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K.,M.H, menerima para tokoh adat Papua Tabi-Saireri. Ia menyatakan bahwa sebagai pimpinan di Provinsi Papua, dirinya pasti akan menerima siapa pun yang datang untuk menyampaikan keluh kesah mereka. 
Gubernur menekankan bahwa tindakan seperti pembakaran atribut adat Papua tidak boleh terulang lagi. Ia menegaskan bahwa setiap orang yang datang ke Tanah Papua, termasuk aparat pemerintah, harus menghargai budaya setempat. "Mahkota Cenderawasih ini adalah simbol budaya Papua, cara pemusnahannya ini yang saya kira tidak elok," ujarnya.
Selain itu, Gubernur menyebutkan bahwa Pemerintah sudah membuat regulasi terkait atribut adat Papua, dan semua pihak harus taat aturan tersebut.
Peran MRP dalam Menyampaikan Aspirasi
Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua, Max Abner Ohee, menjelaskan bahwa MRP hanya memfasilitasi tokoh adat masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Gubernur. Ia menekankan bahwa prosedur penyampaian aspirasi harus sesuai aturan yang berlaku.
Lebih lanjut, Max Ohee menyatakan bahwa acara ini juga menjadi pembelajaran bagi adat, perempuan, dan agama dalam menyampaikan aspirasi ke depannya. "Saya rasa ini sebagai pembelajaran agar menyampaikan keluhan dari masyarakat adat kepada Pemerintah harus melalui Majelis Rakyat Papua," jelasnya.
Poin Pernyataan Bersama
Berikut adalah poin-poin pernyataan bersama yang disampaikan:
I. Tindakan BBKSDA yang Merendahkan Budaya Papua
- Menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak BBKSDA dan semua oknum yang terlibat langsung dalam pembakaran, baik melalui proses hukum positif negara maupun hukum adat Papua.
- Menuntut pencopotan jabatan dan diganti dengan orang Asli Papua serta pemulangan oknum pejabat BBKSDA, ASN, TNI, Polri yang terlibat dalam peristiwa pembakaran tersebut dari Tanah Papua, karena telah menghina nilai-nilai luhur budaya masyarakat adat Papua.
- Menetapkan sanksi dan denda adat berupa pengusiran semua pelaku pembakaran sebagai bentuk pemulihan martabat masyarakat adat di Tanah Papua.
- Meminta Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, DPRP, dan aparat penegak hukum (TNI/POLRI) untuk mengambil langkah cepat secara transparan dan terukur.
- Menyerukan kepada seluruh MIGRAN / Non-Papua yang bekerja, beraktivitas, dan tinggal di Tanah Papua UNTUK menghormati hukum adat dan nilai budaya, serta simbol kehormatan Orang Asli Papua.
- Meminta Pemerintah Provinsi Papua bersama Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua memfasilitasi tokoh-tokoh adat untuk melakukan pertemuan dengan Presiden RI.
II. Mengutuk Keras dan Menetapkan Sanksi Adat
Mengutuk keras dan menetapkan sanksi adat bagi pelaku tindakan pembakaran mahkota burung Cenderawasih. Apabila poin 1 dan 2 tersebut di atas tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak pernyataan bersama ini ditetapkan, maka KAMI AKAN MELAKUKAN MOGOK NASIONAL PAPUA.
Pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan kesepakatan bersama sebagai bentuk solidaritas, keprihatinan, dan ketegasan sikap masyarakat adat Papua untuk menjaga martabat, simbol, dan kehormatan Orang Asli Papua.
Pernyataan ini diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Pusat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. 
Ditetapkan di Jayapura, 23 Oktober 2025, dalam Rapat Bersama MRP dan Para Tokoh Adat Tabi-Saireri. Sekedar mengetahui, pernyataan sikap ini ditandatangani para tokoh adat dan pemuda Papua berjumlah kurang lebih 30 orang.
