Musrenbang RKPD Toba 2027 Tingkat Kecamatan Laguboti
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toba Tahun 2027 tingkat Kecamatan Laguboti diadakan pada Rabu, 25 Februari 2026, di Aula Kantor Camat Laguboti. Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Toba Audi Murphy Sitorus, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Paber Napitupulu, Asisten Pemerintahan Eston Sihotang, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toba Sabar Harianja, serta berbagai unsur Uspika Laguboti.
Selain itu, hadir juga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seluruh perangkat dari 22 desa dan 1 kelurahan se-Kecamatan Laguboti, serta perwakilan berbagai elemen masyarakat. 
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menekankan bahwa Musrenbang bukan hanya sekadar tugas Undang-Undang, tetapi menjadi forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Tema yang diusung dalam Musrenbang tahun ini adalah:
- “Penguatan Landasan Pembangunan melalui Optimalisasi Potensi Daerah”
- “Peningkatan Kualitas Layanan Publik”
- “Pemerataan Infrastruktur Dasar”
- “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”
Sejalan dengan tema tersebut, Wabup mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Toba, mulai dari desa hingga kelurahan, guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Apapun yang ada di Toba, di desa dan kelurahan, kita optimalkan supaya pembangunan berjalan dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujarnya.
Dalam Musrenbang tersebut, tercatat sebanyak 121 usulan dari desa yang telah dirangkum di tingkat kecamatan. Namun, tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, diperlukan penetapan skala prioritas tanpa mengesampingkan tujuan utama peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Wabup menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga harus diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat. Efisiensi anggaran harus disikapi secara bijak melalui perencanaan yang tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga. 
Ia juga menyoroti dampak ditutupnya operasional PT TPL yang menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian daerah. Di sisi lain, kebijakan penghentian pembiayaan BPJS Kesehatan dari pemerintah pusat turut menjadi beban tambahan bagi APBD, yang berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan memicu persoalan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di semua tingkatan pemerintahan. Pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada nilai-nilai berAKHLAK dinilai menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat.
“Hari ini, usul desa kita rangkum menjadi usul kecamatan, dan nantinya akan dimatangkan bersama dalam desk untuk ditampung dalam APBD 2027. Kami bersama Bupati juga akan berupaya agar anggaran pusat dapat dialokasikan ke Kabupaten Toba,” pungkasnya.
Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Toba berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar