Anggota DPRD Gorontalo Terancam Dipecat Setelah Ditetapkan sebagai Tersangka Penipuan Haji
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Mustafa Yasin, kini menghadapi ancaman pemberhentian sementara dari jabatannya setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan haji. Mustafa, yang merupakan anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS), terlibat dalam kejahatan yang melibatkan dana jemaah haji dengan kerugian mencapai miliaran rupiah.
Kasus ini bermula dari aksi penipuan yang dilakukan oleh Mustafa sejak tahun 2017 melalui biro perjalanan hajinya, PT Novavil Mutiara Utama. Modus yang digunakan adalah menawarkan program haji furoda dengan harga murah dan fasilitas terbaik. Namun, ternyata visa yang digunakan bukanlah visa haji, melainkan visa kerja. Hal ini menyebabkan banyak jemaah gagal menjalankan ibadah haji meski sudah membayar biaya yang sangat besar.
TRADING OTOMATIS 24 JAM
– TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget (Next: OKX, Tokocrypto & Saham).
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart
- Tidur/Sibuk, transaksi jalan
Kerugian yang Dialami Korban
Sebanyak 62 warga Gorontalo menjadi korban dalam kasus ini, dengan total kerugian mencapai Rp2,54 miliar. Rata-rata pembayaran berkisar antara Rp150 juta hingga Rp175 juta per orang. Dari jumlah tersebut, 9 orang hanya sampai di Dubai, 32 orang tiba di Jeddah namun gagal berhaji, dan 16 orang berhasil menjalankan ibadah haji meskipun menggunakan visa tidak sah.
Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Widodo, mengungkapkan bahwa penyidikan tidak berhenti pada Mustafa saja. Pihak kepolisian kini sedang memburu pelaku lain yang diduga berperan dalam mencari korban. "Estimasi bisa berkembang jadi tiga tersangka, termasuk mereka yang mencari korban," ujarnya.
Proses Pemberhentian Sementara
Mustafa Yasin berpotensi kehilangan jabatannya sebagai anggota DPRD karena ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp6 miliar. Sesuai UU MD3 dan UU Pemerintahan Daerah, mekanisme pemberhentian sementara dilakukan ketika seorang anggota DPRD berstatus terdakwa dalam perkara pidana umum dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih.
Namun, keputusan ini tidak langsung terjadi apabila anggota DPRD ditahan polisi. Pemberhentian hanya akan dilakukan jika ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Setelah itu, partai politik bersangkutan akan mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada DPRD dan gubernur untuk disahkan.
Tanggapan DPRD Provinsi Gorontalo
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, akhirnya memberikan pernyataan terkait kasus ini. Ia menegaskan bahwa lembaga DPRD tidak akan turut campur dalam proses hukum yang sedang dijalani oleh Mustafa Yasin. "Kita menghormati proses hukum," ujarnya.
Thomas juga menekankan bahwa DPRD secara kelembagaan tidak memiliki wewenang untuk melibatkan diri dalam urusan hukum pribadi anggotanya. Menurutnya, ruang pembelaan hanya bisa dilakukan oleh fraksi atau partai politik tempat anggota tersebut bernaung. "Kalau Fraksi PKS mau menunjuk penasehat hukum (PH) untuk membela, silakan," katanya.
Namun, Thomas menolak keras adanya usulan agar DPRD secara lembaga memberikan pembelaan terhadap Mustafa. "Nggak boleh lah, masa DPRD membela," tegasnya. Ia menegaskan bahwa lembaganya tidak mungkin membela perbuatan anggota yang sedang berproses hukum, meskipun prinsip praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi.
Sidang Kode Etik oleh Badan Kehormatan
Thomas juga mengungkapkan bahwa Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo telah menindaklanjuti kasus ini melalui sidang kode etik. "Kemungkinan BK agak lebih duluan karena kemarin sudah hampir rampung," ujarnya.
Sidang tersebut, kata Thomas, tidak berkaitan secara langsung dengan proses hukum yang sedang diproses pihak kepolisian. Ia juga mengimbau masyarakat tidak menggeneralisir kasus ini sebagai kesalahan kolektif DPRD. "Apa yang dilakukan oleh anggota itu, anggota itu yang bertanggung jawab," tandasnya.
