PBB Akan Bantu Negara Terdampak Iklim Ajukan Klaim Dana Loss and Damage
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan memberikan dukungan kepada negara-negara yang menghadapi bencana iklim untuk mengajukan klaim dana loss and damage mulai 15 Desember tahun ini. Mekanisme pembiayaan iklim yang dikenal sebagai Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD), yang berbasis di Filipina, akan mencairkan dana tersebut pada akhir Juni 2026.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
FRLD merupakan mekanisme pembiayaan iklim yang didukung oleh PBB di bawah Kerangka Kerja Konvensi atas Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) pada COP28. Richard Sherman, Co-chair FRLD yang mewakili Afrika Selatan, menyampaikan bahwa dewan FRLD memutuskan pada April tahun ini bahwa mereka tidak akan membiarkan dana sebesar US$ 800 juta (Rp 13,36 triliun, kurs Rp 16.710/US$) terbuang begitu saja dan menghabiskan lima tahun untuk memutuskan kebijakan mengenai kerangka kerja.
Pernyataan tersebut disampaikan Sherman saat meluncurkan aplikasi proses klaim dana loss and damage di COP30, Brasil, pada 11 November 2025. Peluncuran aplikasi FRLD ini terjadi setelah beberapa bencana cuaca ekstrem, termasuk Badai Melissa di Jamaika, yang minggu lalu menyebabkan kerugian hampir US$ 7 miliar (Rp 116,91 triliun) atau sepertiga dari total perekonomian negara tersebut.
Negara tuan rumah FRLD, Filipina, juga menghadapi topan mematikan kedua dalam seminggu. Topan Super Fung-Wong, yang dikenal oleh warga setempat sebagai Uwan, melanda negara itu pada Minggu (9/11) dan menewaskan sedikitnya empat orang. Sebelumnya, Filipina telah dilanda Topan Kalmegi, yang menewaskan sekitar 224 orang dan menyebabkan lebih dari 100 orang hilang.
Brasil, yang menjadi tuan rumah COP30, juga mengalami kerugian besar akibat tornado. Enam orang tewas dan lebih dari 700 orang terluka akibat tornado itu di Rio Bonito do Iguacu, hanya beberapa hari sebelum konferensi iklim dimulai.
Dana yang Tersedia Tidak Memadai
Meskipun negara-negara rentan dan kelompok masyarakat sipil menyambut baik seruan FRLD untuk pengajuan aplikasi, mereka mengatakan jumlah dana yang tersedia masih sangat tidak memadai. Elizabeth Thomspon, Anggota Dewan FRLD dari Barbados, mengatakan bahwa meskipun dana ini memiliki harapan, dana ini perlu diisi dalam skala yang sepadan dengan tingkat kerusakan dan penderitaan yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa ini.
Awal tahun ini, alokasi awal FRLD sebesar US$ 300 juta (Rp 5,01 triliun) untuk proyek percontohan dikurangi menjadi US$ 250 juta (Rp 4,17 triliun). Penurunan alokasi ini memicu kekhawatiran. Negara-negara kaya telah menjanjikan hampir US$ 800 juta (Rp 13,36 triliun) untuk dana tersebut, tetapi yang terkumpul kurang dari setengahnya.
"FRLD masih sangat kosong," kata Tasneem Essop, Direktur eksekutif Climate Action Network, sebuah koalisi yang terdiri dari lebih dari 1.300 organisasi masyarakat sipil yang memerangi krisis iklim.
Jaringan tersebut memperkirakan bahwa lebih dari US$ 400 miliar (Rp 6.680,7 triliun) dibutuhkan untuk menutupi kerugian dan kerusakan akibat iklim dunia. Kebutuhan ini 500 kali lipat dari jumlah yang dijanjikan saat ini.
"Kita perlu menuntut agar dana tersebut diisi dan ditingkatkan, agar kita dapat mengurus semua orang yang menderita dampak perubahan iklim," kata Essop dalam konferensi pers menjelang peluncuran aplikasi pendanaan tersebut.
Harjeet Singh, aktivis iklim dan direktur pendiri Satat Sampada Climate Foundation, menyambut baik peluncuran aplikasi tersebut. Namun, ia menyebut peluncuran aplikasi klaim FRLD itu justru mengecewakan masyarakat yang dijanjikan untuk dilindungi dari kerusakan iklim.
"Dana ini dimulai dengan skala yang sangat kecil, tidak memiliki akses yang memadai bagi komunitas garda terdepan, dan sama sekali gagal berfungsi sebagai mekanisme respons cepat," ujarnya.
