Desakan Pemimpin Negara Berkembang untuk Pendanaan Iklim yang Lebih Adil
Para pemimpin dari negara berkembang yang paling terdampak perubahan iklim mengajukan desakan kuat kepada negara-negara maju untuk segera memenuhi janji pendanaan iklim dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan lalu. Mereka menilai bahwa komitmen yang telah diberikan oleh negara kaya masih jauh dari harapan, terutama dalam membantu mengatasi ancaman seperti kenaikan permukaan laut, kekeringan, hingga deforestasi.
Presiden Kepulauan Marshall, Hilda Heine, menyampaikan pernyataannya dengan tegas. Ia menilai bahwa janji-janji saja tidak akan cukup untuk mengembalikan tanah-tanah yang hilang akibat dampak perubahan iklim. “Sudah waktunya negara-negara kaya memenuhi kewajibannya dan menyalurkan dana ke tempat yang paling membutuhkan,” ujarnya.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Sejak 2009, negara-negara maju berkomitmen untuk menyalurkan pendanaan iklim senilai US$ 100 miliar setiap tahunnya. Namun, target ini baru tercapai pada 2022 atau dua tahun terlambat. Tahun lalu, dalam KTT iklim PBB, disepakati tambahan pendanaan sebesar US$ 300 miliar per tahun untuk negara berkembang pada 2035. Meskipun demikian, banyak negara berkembang merasa bahwa jumlah tersebut masih terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Ahli-ahli ekonomi iklim memperkirakan bahwa negara berkembang membutuhkan setidaknya US$ 1 triliun per tahun pada akhir dekade ini. Presiden Fiji, Sitiveni Rabuka, menegaskan bahwa negara-negara kaya harus menanggung beban yang mereka ciptakan sendiri. Menurut analisis Our World in Data, Amerika Serikat menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca secara kumulatif sejak Revolusi Industri, yang menjadi penyebab utama perubahan iklim.
Dampak perubahan iklim semakin menekan negara-negara berkembang. Presiden Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, menyebutkan bahwa kondisi ini memaksa pemerintah membuat keputusan keuangan yang sulit, bahkan hingga 10% anggaran nasional terserap untuk merespons krisis iklim. Sementara itu, Presiden Ghana, John Mahama, menyoroti migrasi akibat iklim. Ia menilai banyak pengungsi yang pindah ke negara lain bukan hanya karena faktor politik, tetapi juga karena perubahan iklim yang membuat daerah-daerah tertentu tidak lagi layak huni.
Di sisi lain, Jerman melaporkan telah menyalurkan rekor sebesar 11,8 miliar euro untuk pembiayaan iklim internasional pada 2024. Namun, negara-negara kepulauan seperti Tuvalu, Komoro, Madagaskar, dan St. Lucia tetap meminta akses pendanaan yang lebih adil dan sederhana.
Presiden Palau, Surangel Whipps Jr., menegaskan bahwa negara-negara Pasifik ingin dunia melihat langsung kondisi di lapangan. “Jika dunia serius dengan target 1,5 derajat Celsius, datanglah ke wilayah kami dan saksikan dengan mata kepala sendiri,” katanya. Dengan peningkatan tekanan dari negara-negara berkembang, penting bagi dunia untuk segera bertindak dan memberikan dukungan nyata agar dapat menghadapi tantangan perubahan iklim secara efektif.
