aiotrade.CO.ID-JAKARTA
Di tengah semangat meningkatnya investasi asing ke Indonesia, BSI Institute memberikan peringatan tentang munculnya risiko fiskal tersembunyi. Fenomena ini berkaitan dengan lonjakan aliran modal dari negara-negara dengan sistem pajak rendah atau yurisdiksi tax haven.
Dalam laporan mereka yang berjudul Quarterly Volume III 2025, BSI Institute mencatat bahwa nilai total investasi yang masuk ke Indonesia meningkat drastis dari Rp 825,80 triliun pada 2020 menjadi Rp 1.710,56 triliun pada 2024. Bahkan dalam enam bulan pertama tahun 2025 saja, realisasi investasi sudah mencapai Rp 940,78 triliun.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"Perkembangan ini bisa dianggap sebagai tanda positif bahwa Indonesia tetap menjadi magnet investasi yang menjanjikan di tengah dinamika ekonomi global," tulis Research Assistant BSI Institute, Sayyaf Rabbaniy dalam laporannya, Rabu (12/11/2025).
Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa sebagian besar foreign direct investment (FDI) masih berasal dari negara-negara tradisional seperti Jepang dan Malaysia. Namun, BSI Institute menemukan bahwa porsi investasi dari yurisdiksi offshore financial centres (OFCs), seperti Bermuda dan British Virgin Islands (BVI), semakin besar.
Wilayah-wilayah ini dikenal sebagai tax havens yang menawarkan insentif pajak besar, bahkan hingga bebas pajak korporasi. Menurut World Population Review (2025), Singapura, Hong Kong, BVI, dan Labuan di Malaysia termasuk kawasan yang menawarkan insentif pajak besar.
Fenomena ini memicu kekhawatiran bahwa sebagian investasi yang masuk tidak sepenuhnya mencerminkan aktivitas ekonomi riil di dalam negeri. Contohnya, investasi dari Bermuda sempat turun drastis hingga -149,67% pada 2023, namun melonjak kembali 74,59% hanya setahun kemudian. Tren serupa juga terlihat dari investasi Belanda dan Kepulauan Cayman yang mengalami rebound pada 2024. Sementara itu, investasi dari Singapura dan Hong Kong tetap stabil, meskipun tetap mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.
BSI Institute menyebut fenomena ini sebagai phantom FDI, yaitu investasi yang tercatat secara hukum namun tidak disertai aktivitas ekonomi nyata. Investasi seperti ini biasanya dialirkan melalui Special Purpose Entities (SPEs) yang beroperasi di negara dengan pajak rendah dan kerahasiaan korporat tinggi.
Dari sisi penyerapan tenaga kerja, data triwulanan 2024 menunjukkan hasil yang beragam. Investasi dari BVI mencatat rata-rata 2,61 tenaga kerja per Rp 1 miliar investasi, didorong oleh lonjakan sektor listrik, gas, dan air. Sementara itu, Bermuda hanya mencatat 1,55 tenaga kerja per Rp 1 miliar dengan tren menurun, sedangkan Kepulauan Cayman sempat naik ke 1,96 sebelum kembali melemah.
"Meskipun investasi dari negara-negara tax haven memang menciptakan lapangan pekerjaan, dampaknya sangat bergantung pada sektor yang dibiayai dan tidak bisa digeneralisasi hanya dari nilai PMA yang masuk," kata Sayyaf.
Di sisi lain, BSI Institute mengungkapkan bahwa perusahaan dengan keterkaitan pada negara tax haven cenderung menunjukkan transfer pricing, terutama jika didukung oleh struktur kepemilikan asing dan penggunaan aset tidak berwujud seperti hak paten dan merek dagang. Hal ini menciptakan kompleksitas dalam pelaporan keuangan dan memperbesar celah ketidaktransparanan.
Dampak negatif ini bukan hanya berdampak pada hilangnya potensi pajak, tetapi juga terhadap tata kelola ekonomi. Arus PMA dari negara tax haven dapat memperburuk asymmetric information antara otoritas fiskal dan perusahaan, serta menurunkan efektivitas kebijakan fiskal dan pengawasan.
"Akumulasi dari praktik ini turut dapat menjadi salah satu alasan mengapa rasio pajak Indonesia menurun beberapa tahun terakhir, meskipun realisasi PMA terus meningkat," jelas Sayyaf.
