Forum Sinergi Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah di Jawa Barat
Forum Sinergi Dunia Usaha dengan Pemerintah Daerah diadakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat di El Hotel Bandung, Kamis (23/10/2025). Acara ini menjadi ajang penting bagi para pengusaha untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pihak pemerintah. Hadir dalam acara tersebut antara lain Gubernur Jawa Barat, jajaran kepala dinas, Kepala Kanwil DJBC Jabar, KPPOD, akademisi, pengusaha dari berbagai negara, serta pengurus dan anggota APINDO dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.
Forum ini menjadi momentum yang sangat strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil. Ketua APINDO Jawa Barat, Ning Wahyu, menekankan bahwa kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga forum strategis untuk memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Para pengusaha sudah lama ingin menyampaikan langsung berbagai persoalan kepada Gubernur Jabar. Melalui forum ini, aspirasi dan tantangan dunia usaha akhirnya bisa tersampaikan, sekaligus mendengarkan arahan dan komitmen pemerintah dalam membangun iklim usaha yang sehat dan berkeadilan,” ujarnya.
Peran Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa keberhasilan dunia usaha sangat bergantung pada dukungan infrastruktur dan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Ia memberikan contoh, pada sektor industri air mineral, hasil pajak perusahaan seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur air bersih dan pertanian, melakukan reboisasi hutan, serta memperbaiki akses jalan di sekitar pabrik.
“Kalau tiga hal itu dilakukan, warga sekitar akan merasakan manfaatnya secara langsung. Itulah bukti bahwa negara hadir di tengah masyarakat,” tegas Gubernur.
Mulai tahun 2026, Pemprov Jawa Barat akan memprioritaskan pemetaan desa-desa di sekitar kawasan industri untuk memastikan distribusi pajak lebih adil. “Saya tidak mau lagi melihat desa miskin di sekitar pabrik besar. Pajak harus kembali kepada wilayah sumbernya agar masyarakat sekitar benar-benar merasakan manfaat dari aktivitas industri,” kata Gubernur.
Ia juga menyoroti perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat namun membayar pajak di luar daerah. Menurutnya, praktik tersebut harus dihentikan demi keadilan fiskal dan kemajuan daerah.
Dialog Interaktif dan Solusi Cepat
Dialog interaktif antara pengusaha dan Gubernur berlangsung terbuka dan solutif. Beberapa keluhan pengusaha bahkan langsung ditindaklanjuti di tempat, dengan Gubernur menghubungi pejabat terkait untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat.
“Saya sudah meminta Ketua APINDO Jabar untuk mendata berbagai persoalan yang dihadapi pengusaha mulai dari masalah tata ruang, jaringan listrik SUTET, hingga izin PBG yang belum selesai agar bisa segera kita carikan solusinya bersama,” jelas Gubernur.
Menanggapi isu perizinan dan lingkungan, Ketua APINDO Jabar mengapresiasi langkah Gubernur yang akan mereformasi birokrasi perizinan agar lebih cepat dan efisien. “Pabrik berisiko rendah seperti konveksi tidak semestinya diperlakukan sama dengan industri kimia. Pemerintah akan mengklasifikasikan risiko industri agar perizinan berisiko rendah bisa diselesaikan dalam hitungan jam, tanpa mengabaikan aspek lingkungan,” kata Ning Wahyu.
Kebijakan Upah dan Transformasi Digital
Dalam forum tersebut, Ning Wahyu juga menanggapi usulan Gubernur terkait kebijakan upah. Ia menyambut baik gagasan agar pemerintah cukup menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), sementara penyesuaian berdasarkan sektor industri dilakukan melalui dialog bipartit antara pengusaha dan pekerja. Skema ini diharapkan menciptakan sistem upah yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kemampuan tiap sektor industri di Jawa Barat.
Sebagai bentuk transformasi digital dalam bidang ketenagakerjaan, Gubernur Jawa Barat memperkenalkan aplikasi “Nyari Gawe”, platform daring untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Melalui aplikasi ini, proses rekrutmen dilakukan secara online, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengantre atau menyerahkan berkas langsung ke pabrik.
“Kami mengimbau seluruh perusahaan di Jabar, khususnya anggota APINDO, untuk memanfaatkan aplikasi Nyari Gawe. Selain memudahkan rekrutmen, sistem ini juga menekan praktik percaloan tenaga kerja,” ujar Ning Wahyu.
Kolaborasi Menuju Jawa Barat yang Lebih Maju
Forum ini menjadi simbol kuat kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah daerah dalam mewujudkan Jawa Barat yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Melalui sinergi kebijakan fiskal, efisiensi perizinan, dan transformasi digital ketenagakerjaan, APINDO Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi optimistis dapat menciptakan iklim investasi yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
