Gerakan Desa Berdaya: Upaya NTB Menurunkan Kemiskinan Berbasis Data
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi meluncurkan Gerakan Desa Berdaya di Kebon Ayu, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, pada Selasa (16/12/2025). Gerakan ini bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan pendekatan yang berangkat dari desa dan berbasis data. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan bahwa Desa Berdaya bukan sekadar program pemerintah, melainkan sebuah gerakan bersama yang melibatkan berbagai pihak.
Tren Positif Penurunan Kemiskinan
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal mengungkapkan bahwa NTB menunjukkan tren positif dalam penurunan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan NTB turun dari 11,91 persen pada kuartal IV 2024 hingga kuartal I 2025, menjadi 11,78 persen pada kuartal II 2025.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Ini menunjukkan ada pergerakan. Menariknya, kemiskinan di pedesaan mengalami penurunan, sementara di perkotaan justru meningkat. Ini menandakan bahwa program-program berbasis desa mulai memberikan dampak nyata,” ujar Iqbal.
Kebijakan yang Mendukung
Penurunan kemiskinan di desa tidak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Beberapa di antaranya adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) hasil pertanian yang lebih tinggi, optimalisasi lahan pertanian seluas lebih dari 10.700 hektare, serta perbaikan distribusi pupuk bersubsidi. Dampaknya, biaya produksi petani menurun, pendapatan meningkat, dan Nilai Tukar Petani (NTP) NTB naik dari 126,23 menjadi 128.
Gubernur Iqbal menilai saat ini merupakan momentum terbaik untuk membangun dari desa. Dukungan pembangunan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk alokasi anggaran desa oleh pemerintah kabupaten/kota, membentuk ekosistem yang kuat bagi percepatan pembangunan desa.
Kolaborasi yang Kuat
Ia menegaskan bahwa inti Desa Berdaya adalah pengentasan kemiskinan berbasis data. Oleh karena itu, data BPS dijadikan pintu masuk yang kemudian diverifikasi dan divalidasi secara faktual di lapangan oleh para pendamping desa. Targetnya, kemiskinan ekstrem di NTB yang masih berada di kisaran 2 persen dapat dihapuskan paling lambat pada tahun 2029.
“Ini bukan program milik provinsi. Provinsi hanya berperan sebagai orkestrator. Desa Berdaya adalah milik kita bersama, melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa, dunia usaha, NGO, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat," tegasnya.
Sinergi dengan Program Daerah
Sementara itu, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menyampaikan rasa bahagia dan bangganya karena Lombok Barat dipercaya menjadi lokasi peluncuran Desa Berdaya. Menurutnya, program ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang telah mengalokasikan Rp1 miliar per desa untuk penguatan pembangunan desa.
“Desa Berdaya akan kami sinergikan dengan seluruh program kabupaten. Fokus utama kami adalah menuntaskan kemiskinan melalui pembenahan data dan intervensi yang tepat sasaran," ujar Zaini.
Zaini juga menegaskan keberhasilan Desa Berdaya sangat bergantung pada kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta keterlibatan aktif seluruh elemen desa.
Visi NTB Makmur Mendunia
Peluncuran Desa Berdaya ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memastikan tidak ada satu pun warga NTB yang tertinggal dalam pembangunan, sejalan dengan visi NTB Makmur Mendunia, yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pondasi utama sebelum melangkah ke panggung global.
