NU: Gerakan Ekonomi Masa Depan

Menuju Kemandirian Ekonomi: Transformasi NU dari Kekuatan Moral Menjadi Kekuatan Kolektif

Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), telah menunjukkan langkah progresif dalam membangun kemandirian finansial. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Nganjuk, Jawa Timur, misalnya, tidak lagi direpotkan dengan pengedaran proposal sumbangan untuk membiayai operasional kantor. Bahkan, berbagai kegiatan rutin kini dapat diatasi sepenuhnya dengan keuangan internal organisasi, tanpa bergantung pada iuran jamaah maupun bantuan pemerintah.

Advertisement

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Kemandirian keuangan ini bukanlah fenomena baru bagi NU Nganjuk. Telah berjalan selama lima tahun terakhir, organisasi ini mendirikan sebuah badan usaha bernama PT Persada Nawa Kartika. Unit usaha pertama yang dibentuk adalah produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek NU Cless. Seiring waktu, perusahaan ini juga merambah produksi rokok kretek dengan merek NU Cleer.

Fenomena serupa juga terlihat di Mojokerto. Di sana, NU telah lama memiliki gedung pertemuan mewah yang tidak hanya digunakan untuk kegiatan internal, tetapi juga disewakan untuk acara-acara seperti resepsi pernikahan. Uniknya, pembangunan gedung megah ini tidak bersumber dari iuran warga, melainkan dari sisa hasil usaha rumah sakit milik NU yang beroperasi di salah satu kabupaten di Jawa Timur.

Inisiatif-inisiatif unit usaha baru ini semakin memperkuat fondasi ekonomi NU yang telah mengakar kuat di masyarakat. Pesantren, yang menjadi basis utama pergerakan NU, tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga telah lama menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di sekitarnya. Pesantren bukan hanya entitas moral, melainkan juga lembaga ekonomi yang mengelola lahan, membangun relasi perdagangan, serta memproduksi etos dan nilai-nilai luhur.

Dengan akar sosio-kultural yang kuat dan jumlah warga yang mencapai lebih dari 150 juta jiwa, NU memiliki potensi luar biasa sebagai produsen, konsumen, dan sumber daya tenaga kerja yang besar di Indonesia. Jaringan sosial-teritorial yang luas, mulai dari tingkat desa hingga perkotaan, serta akses yang semakin kuat ke pemerintahan melalui banyaknya kader NU di legislatif, eksekutif, dan birokrasi, menjadi modal penting dalam mengembangkan kekuatan ekonomi.

Tantangan Konsolidasi Ekonomi dan Langkah Transformasi

Namun, besarnya kekuatan sosio-kultural NU belum sepenuhnya terkonversi menjadi kekuatan ekonomi yang terkonsolidasi dan terintegrasi. Berbagai kekuatan ekonomi yang dibentuk oleh pengurus NU di tingkat lokal masih bersifat terfragmentasi dan berskala kecil. Akibatnya, kekuatan sosial, kultural, dan moral NU belum sepenuhnya menjelma menjadi kekuatan ekonomi kolektif yang sepadan dengan jumlah warganya. NU mungkin besar sebagai organisasi dan jamaah, tetapi masih lemah sebagai kekuatan ekonomi kolektif.

Oleh karena itu, agenda utama NU ke depan adalah melakukan transformasi dari organisasi dengan kekuatan sosial, politik, dan kultural menjadi gerakan ekonomi yang terorganisir dan berkelanjutan. Jika berhasil mengkonversi kekuatannya menjadi kekuatan ekonomi, NU dapat berperan sebagai penyeimbang dalam ekosistem ekonomi nasional yang cenderung kapitalis-oligarkis. NU dapat menjadi penyeimbang pasar tanpa harus bersikap anti-pasar, menjadikan ekonomi sebagai alat keadilan sosial, bukan semata-mata alat akumulasi modal.

Strategi Konkret Menuju Gerakan Ekonomi Berkelanjutan

Transformasi kelembagaan ini dapat diwujudkan secara konkret dengan menjadikan institusi inti NU, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beserta lembaga dan badan otonomnya, sebagai orkestrator berbagai kegiatan ekonomi yang sudah ada, bukan sebagai operator tunggal. Contohnya, mengkonsolidasikan unit usaha pesantren, koperasi, Baitul Maal wat-Tamwil (BMT), bahkan perseroan yang tersebar lintas wilayah.

Transformasi ini perlu didukung oleh pemisahan yang tegas antara otoritas moral dan manajemen profesional. Pimpinan struktural NU sebaiknya memegang kendali saham dan menjalankan fungsi kontrol, sementara manajemen operasional diserahkan kepada para profesional. Dengan agenda ini, diharapkan NU dapat mendorong praktik ekonomi lokal yang telah berkembang menjadi gerakan ekonomi yang terorganisir.

Selain itu, penting untuk menggeser ketergantungan NU dari figur kepada sistem dan tata kelola. Permasalahan ini bukan hanya menjadi problem organisasi, tetapi juga merambah ke kegiatan ekonomi NU. Banyak kegiatan usaha NU yang lahir dari inisiatif para kiai atau pimpinan setempat, yang basisnya adalah kepercayaan tinggi. Ketika figur sentral tersebut berhalangan, kegiatan usaha cenderung melemah bahkan bubar.

Terlebih lagi jika unit usaha NU dibangun atas kemitraan bisnis berbasis jaringan pribadi. Bisnis semacam ini seringkali tidak disertai kontrak bisnis profesional dan sangat bergantung pada niat baik serta kedekatan personal. Dalam praktiknya, kegiatan usaha yang dibangun dengan cara ini lebih rentan terhadap konflik, mudah dikoptasi, serta sulit diaudit dan dipertanggungjawabkan. Jika unit bisnis dikelola langsung oleh pimpinan NU secara struktural, konflik bisnis dapat merembet menjadi konflik di tingkat elite organisasi.

Oleh karena itu, transformasi kegiatan usaha NU dari basis figur ke sistem dan tata kelola menjadi sangat krusial. Hal ini akan menjaga keberlanjutan usaha, membuka peluang lebih besar untuk konsolidasi dan perluasan skala (scaling up), meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik, menjaga martabat otoritas moral NU, serta melindungi NU dari kooptasi politik dan kapital. Konflik elite NU yang pernah timbul akibat pemberian konsesi tambang batubara oleh pemerintah menjadi contoh nyata betapa pentingnya hal ini.

Melompat dari Ekonomi Kharisma ke Ekonomi Berbasis Kelembagaan

Tidak dapat dipungkiri, kebesaran NU saat ini banyak dibangun atas kekuatan kharisma figural para pendiri dan pemimpinnya. Kharisma inilah yang telah membantu NU bertahan sebagai organisasi besar hingga berusia satu abad. Ketergantungan pada figur ini bukanlah kesalahan historis, melainkan modal awal yang berharga untuk mentransformasikan kekuatan NU menjadi kekuatan ekonomi. Melalui kharisma para kiai dan tokoh NU, agenda lompatan dari ekonomi karisma ke ekonomi berbasis kelembagaan dapat menjadi prioritas.

Pertanyaannya, mampukah NU melakukan lompatan dari kekuatan kharisma figur ke sistem dan tata kelola dalam membangun kekuatan ekonominya? Hal ini bukanlah hal yang mustahil. Sejak tahun 1980-an, semakin banyak santri dan keluarga santri NU yang menempuh pendidikan tinggi umum. Lulusan santri dengan pendidikan umum ini kini banyak yang menduduki jabatan profesional di berbagai perusahaan dan pemerintahan. Lapisan baru NU ini terus bertambah besar jumlahnya.

Mereka berpotensi menjadi kekuatan baru NU dan motor penggerak profesionalisasi dalam mengelola berbagai kegiatan bisnis dan usaha NU. Terlebih lagi di era digitalisasi ini, mereka dapat dimanfaatkan untuk mendesain teknologi digital sebagai alat konsolidasi data, pasar, dan logistik yang dimiliki NU. Generasi baru santri NU yang profesional dan terdigitalisasi ini tentu akan membantu NU dalam melakukan lompatan besar dalam pelembagaan ekonomi umat.

Masa depan gerakan sosial ekonomi NU akan sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi ini dalam mentransformasikan solidaritas kultural menjadi kekuatan ekonomi umat yang terlembaga, terkonsolidasi, dan berkelanjutan. Transformasi tidak harus dimulai dari titik nol. Upaya ini bisa dilakukan dengan sekadar melembagakan berbagai kekuatan ekonomi yang sudah ada namun masih terfragmentasi menjadi aksi bersama berskala nasional. Yang terpenting, semua ini dapat dilakukan tanpa harus kehilangan nilai-nilai ke-NU-an.