Target Penyelesaian RDTR Hingga Akhir Tahun 2025
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan penyelesaian penyusunan sebanyak 32 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) hingga akhir tahun 2025. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Pimpinan Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Rabu (22/10/2025).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Satgas tersebut dibentuk oleh pemerintah untuk memastikan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) dapat berjalan secara efektif. Satgas terbagi menjadi tiga Pokja dengan fokus pekerjaan masing-masing. Sementara itu, peran Kementerian ATR/BPN adalah percepatan implementasi program serta penyelesaian hambatan, khususnya dalam penyusunan RDTR.
Nusron menyampaikan bahwa dari target sebanyak 2.000 RDTR, saat ini telah diselesaikan sebanyak 668. Ia optimistis bahwa hingga akhir tahun ini, jumlah RDTR yang selesai akan mencapai 700.
Integrasi RDTR ke Dalam Sistem OSS
Selain fokus pada percepatan penyusunan RDTR, Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen untuk melakukan integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Menurut Nusron, percepatan digitalisasi melalui OSS sangat penting untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan mendorong investasi.
Ia menjelaskan bahwa dari total 668 RDTR yang telah selesai, belum semua terintegrasi ke dalam OSS. Hal ini menjadi tantangan yang harus segera ditindaklanjuti.
"Dari 668, belum semuanya terintegrasi ke dalam OSS. Ini menjadi PR kami dan insyaallah saya komit. Dua bulan ke depan akan saya dorong agar seluruh yang belum (terintegrasi) OSS segera ditindaklanjuti," tegas Nusron.
Komitmen Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Strategis
Sebagai pemimpin rapat kali ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa hasil pembahasan akan segera ditindaklanjuti oleh masing-masing Pokja. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi pelaksanaan program strategis sesuai arahan Presiden.
"Kita ingin semua program strategis berjalan sinkron, sesuai arahan presiden. Pembicaraan hari ini langsung ditindaklanjuti dengan langkah konkret," ujar Airlangga.
Fokus Utama Satgas P2SP
Satgas P2SP memiliki tugas utama untuk memastikan pelaksanaan PSN berjalan efektif. Setiap Pokja memiliki fokus khusus dalam menangani berbagai aspek program strategis. Dengan adanya satgas ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga dan mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan.
Beberapa hal yang menjadi prioritas dalam Satgas P2SP antara lain:
- Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program strategis.
- Koordinasi lintas sektor untuk memastikan tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan program.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat mendukung pelaksanaan program secara optimal.
Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, pemerintah berharap pelaksanaan PSN dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
Langkah Konkret untuk Mencapai Target
Selain fokus pada RDTR dan integrasi OSS, pemerintah juga akan terus memperkuat koordinasi antar lembaga dan instansi terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program strategis dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Beberapa langkah konkret yang akan diambil antara lain:
- Peningkatan koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dengan instansi terkait seperti Kementerian Investasi dan Kementerian Perdagangan.
- Penyusunan roadmap jangka panjang untuk memastikan target RDTR dapat dicapai secara bertahap.
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program strategis.
Dengan pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif, pemerintah berharap dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan membawa manfaat yang lebih besar bagi bangsa Indonesia.
