Warga Ohio sekarang dapat membayar layanan pemerintah tertentu menggunakan kripto.
Sebagai negara bagian keempat yang mengizinkan langkah semacam ini, langkah Ohio diikuti oleh keputusan bulat dari Dewan Deposito Negara, yang baru-baru ini menyetujui kontrak vendor pertama negara bagian untuk memproses transaksi aset digital.
Kembali pada bulan Maret tahun ini, dewan telahdisetujuikripto mata uang sebagai metode pembayaran yang diakui, dan langkah terbaru ini membangun pada upaya tersebut.
Sekretaris Negara Frank LaRose, seorang pendukung utama rencana tersebut,diundangpengembangan tersebut diframing sebagai langkah menuju modernisasi layanan pemerintah dan mempertahankan posisi kompetitif Ohio dalam bisnis dan inovasi.
"Kantor saya memproses ratusan ribu transaksi keuangan setiap tahun, dan kami telah mendengar permintaan yang meningkat untuk opsi pembayaran kripto. Saya antusias dan siap menjadi yang pertama menyediakannya bagi pelanggan kami," kata Larose dikutip.
Sekarang, kantor Sekretaris Negara sedang bersiap untuk menjadi badan pemerintah negara pertama yang meluncurkan fitur ini.
Sebuah vendor pihak ketiga akan ditunjuk untuk memfasilitasi semua pembayaran dan menangani konversi dari kripto ke fiat agar negara menerima dolar AS, sambil tetap menawarkan fleksibilitas bagi penduduk dalam cara mereka membayar.
Sampai waktu penyebaran berita, belum ada rincian tambahan mengenai vendor yang diberikan.
Peluncuran ini melengkapi upaya legislatif Ohio lainnya, melalui mana anggota legislatif negara bagian telah berusaha untuk mendorong penggunaan kripto.
Pada awal tahun ini, para anggota legislatif mengenalkan Ohio Blockchain Basics Act, sebuah undang-undang komprehensif yang dirancang untuk menetapkan perlindungan bagi aktivitas seperti self-custody, mining, dan staking.
Di antara ketentuan lainnya, rancangan undang-undang ini melarang pemerintah daerah mengenakan pajak atau biaya tambahan pada transaksi kripto dan memanggil tinjauan formal mengenai kemungkinan memungkinkan dana pensiun negara untuk berinvestasi dalam ETF terkait kripto.
Di sisi lain, LaRose dan pejabat lainnya mendukung House Bill 18, yang mengusulkan pembentukan Ohio Strategic Cryptocurrency Reserve, terpisah dari undang-undang cadangan Bitcoin sebelumnya yang diajukan pada Desember 2024.
Kripto untuk pembayaran pemerintah telah memberikan hasil yang bervariasi
Dengan demikian, inisiatif serupa telah diambil oleh beberapa negara bagian lain di seluruh Amerika Serikat, tetapi adopsinya terbatas, dan angka penggunaan nyata menunjukkan bahwa kripto sebagai metode pembayaran untuk layanan publik tetap lebih simbolis daripada praktis.
Misalnya, Coloradodimulaimenerima pembayaran pajak dalam kripto pada September 2022 di bawah Gubernur Jared Polis, tetapi penggunaannya tetap minimal.
Dalam periode tiga tahun, kurang dari 80 pembayaran pajak berbasis kripto diproses, dengan total lebih dari $57.000, sekitar 0,0005% dari pengumpulan pajak pendapatan negara bagian selama periode tersebut.
Selain itu, pembayaran diproses melalui pusat kripto PayPal dan langsung dikonversi ke dolar, artinya negara tidak pernah benar-benar memiliki aset digital.
Louisianajuga meluncurkan sistem pembayaran kripto pada tahun 2024, menerima Bitcoin, USDC, dan pembayaran melalui Lightning Network untuk layanan seperti denda dan biaya.
Negara bekerja sama dengan mitra swasta seperti Bead Pay untuk membangun infrastruktur.
Bahkan di Louisiana, tempat program ini diluncurkan dengan penuh perayaan, metrik penggunaan belum menunjukkan penyebaran yang luas.
Negara-negara lain yang telah mengadopsi langkah serupa termasuk Utah, yang telah menyetujui sebuah undang-undang pada tahun 2022 yang memungkinkan lembaga untuk menerima kripto mulai tahun 2023, sementara Florida, di bawah Gubernur Ron DeSantis, sebelumnya telah membuat inisiatif regulasi untuk memungkinkan pembayaran pajak kripto.
Pos iniOhio akan menerima pembayaran kripto untuk layanan negara bagian tertentumuncul pertama kali diaiotrade.app
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!