Kebijakan OJK untuk Mendukung Debitur Terdampak Bencana
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan kebijakan khusus yang bertujuan untuk membantu debitur yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di beberapa provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Kebijakan ini mencakup berbagai langkah seperti restrukturisasi kredit atau pemberian penangguhan pembayaran.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Kebijakan tersebut diambil setelah dilakukan rapat oleh Dewan Komisioner OJK di Jakarta pada Rabu (10/12) lalu. Hasil pengumpulan data dan asesmen menunjukkan bahwa bencana tersebut memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah serta kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.
"Pemberian perlakuan khusus ini dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik, serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, saat menyampaikan pernyataannya di Jakarta, Kamis (11/12).
Dasar Hukum dan Mekanisme Restrukturisasi
Peraturan OJK ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK Bencana).
Melalui POJK ini, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan dilakukan berdasarkan ketepatan pembayaran (satu pilar) untuk plafon hingga Rp 10 miliar. Selain itu, OJK menetapkan bahwa kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi akan dinyatakan sebagai kualitas lancar.
"Restrukturisasi dapat dilakukan pada kredit yang disalurkan baik sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana," jelas Mahendra.
Sementara itu, bagi penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), restrukturisasi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pemberi dana.
Pembiayaan Baru dan Kebijakan Jangka Panjang
OJK juga membuka ruang pemberian pembiayaan baru bagi debitur terdampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah. Hal ini dilakukan agar tidak menerapkan prinsip one obligor.
Kebijakan ini berlaku selama tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025. Dengan demikian, debitur yang terkena dampak bencana memiliki kesempatan untuk kembali bangkit tanpa terbebani oleh kewajiban yang terlalu berat.
Peran Perusahaan Asuransi dan Reasuransi
Selain sektor pembiayaan, OJK juga meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi segera mengaktifkan mekanisme tanggap bencana. Langkah-langkah ini meliputi:
- Penyederhanaan proses klaim
- Pemetaan polis terdampak
- Pelaksanaan disaster recovery plan jika diperlukan
- Penguatan komunikasi dan layanan kepada nasabah
Selain itu, perusahaan asuransi dan reasuransi diminta untuk berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan reasuradur. Mereka juga diminta untuk menyampaikan laporan perkembangan penanganan klaim secara berkala kepada OJK.
Dengan kebijakan ini, diharapkan pihak-pihak terkait dapat bekerja sama secara efektif dalam menangani dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
