OJK Perkuat Aturan Penagihan, Bank Diminta Dorong Kredit UMKM

Kebijakan Penghapusan Piutang Kredit Macet UMKM Diperkuat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah-langkah penting untuk memperkuat kebijakan penghapusan piutang atau hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM di bank-bank pemerintah. Tujuannya adalah agar proses penyehatan kredit dapat berjalan lebih efektif tanpa menghambat penyaluran pembiayaan baru kepada pelaku usaha.

🔥 SPONSOR

TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET

Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)

Bukan FUTURE. Bukan Judi. Bukan Tebak-tebakan.

CARA KERJA (Real)

Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
Profit 1 siklus = 1.2%
Mengulang selama market bergerak

KEUNGGULAN UTAMA

Anti Loss & SPOT Market (Aman)
LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
Tanpa emosi, pantau chart otomatis
Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan

🚀 Gabung Sekarang 💬 Grup Support

Baca Edukasi & Penjelasan Lengkap →

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan bahwa OJK telah melakukan diskusi dengan Menteri Keuangan terkait pemberlakuan kembali kebijakan ini. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut sangat penting dalam mendukung stabilitas sistem keuangan sekaligus memberikan dukungan yang layak bagi UMKM.

“Kami telah menyampaikan usulan penguatan aturan kepada sejumlah kementerian, termasuk Menko Perekonomian, Menkeu, Menkop UKM, Menkumham, dan Mensesneg,” ujar Mahendra dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (7/11/2025).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penyelesaian kredit macet di bank pemerintah bisa lebih cepat dan efektif. Saat ini, pemerintah sedang menindaklanjuti langkah teknis, termasuk jangka waktu pelaksanaan, syarat, dan kriteria pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Mahendra, kebijakan hapus tagih yang lebih kuat dapat membantu mempercepat penyehatan kredit tanpa mengganggu pembiayaan sektor produktif. Ia menegaskan bahwa OJK akan terus menjaga keseimbangan antara stabilitas sistem keuangan dan dukungan bagi pelaku UMKM.

Pertumbuhan Kredit UMKM Masih Melambat

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit UMKM masih melambat dibandingkan segmen lainnya. Pada September 2025, kredit UMKM hanya naik 0,23 persen secara tahunan, jauh di bawah pertumbuhan kredit nasional yang mencapai 7,70 persen.

“Rasio loan to deposit (LDR) pada September 2025 masih 84,19 persen, jauh di bawah ambang batas 92 persen,” ujar Dian.

Salah satu penyebab perlambatan ini adalah karena banyak bank masih berhati-hati menyalurkan pembiayaan ke UMKM karena risikonya dinilai lebih tinggi. “Risiko di segmen UMKM memang relatif lebih tinggi dibandingkan segmen lainnya,” katanya.

Kemudahan Akses Pembiayaan untuk UMKM

Untuk mendorong pembiayaan, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM. Aturan ini memberi kemudahan bagi bank dan pelaku usaha kecil agar proses kredit lebih sederhana dan cepat.

Dian menegaskan bahwa meskipun penyaluran kredit perlu diperluas, bank wajib tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. “Dana yang disalurkan bersumber dari masyarakat, bukan dana pribadi bank,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa peningkatan kemampuan pelaku UMKM juga penting agar kredit tetap sehat. “Manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan digitalisasi bisnis harus diperkuat supaya UMKM bisa naik kelas,” kata Dian.

Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Kualitas UMKM

Untuk mendukung kinerja UMKM yang lebih baik, OJK menyarankan agar pelaku usaha meningkatkan kapasitas mereka dalam beberapa aspek penting. Hal ini tidak hanya membantu dalam menjaga kesehatan kredit, tetapi juga meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis.