Fenomena Pejabat Populis dan Bencana di Indonesia
Gelombang bencana yang melanda berbagai wilayah Indonesia belakangan ini kembali menunjukkan pola yang terus berulang. Ulah memalukan kembali muncul dengan hadirnya para pejabat yang menggunakan gaya populis, tampil di tengah puing-puing dan derita warga, menawarkan simpati instan serta janji-janji yang tidak pernah benar-benar menyentuh akar masalah. Di depan kamera, mereka tampak seperti penyelamat, tetapi di balik itu, ada problem struktural yang tidak pernah mereka sentuh. Bahkan lebih parah lagi, sebagian dari mereka justru menjadi sumber utama dari bencana yang terjadi.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Fenomena ini tidak bisa dibaca sebagai respons spontan negara terhadap krisis. Ia merupakan manifestasi dari dua persoalan mendasar: keretakan metabolik antara manusia dan alam, serta budaya politik yang memproduksi false heroes dan hijacked memories. Akibatnya, tercipta amnesia kolektif yang disengaja. Jika tidak dihentikan, masalah ini akan memperkuat hegemoni status quo dan melanjutkan siklus kehancuran ekologis.
Keretakan Metabolik
Dalam tradisi pemikiran ekologi kritis, metabolic rift menggambarkan keterputusan hubungan metabolik antara manusia dan alam akibat dominasi logika kapitalisme. Di Indonesia, keretakan ini sangat jelas terlihat, di mana manusia dan alam semakin terjebak dalam keterasingan. Lebih dari itu, alam semakin jarang hadir sebagai ruang hidup, tetapi semakin sering muncul sebagai bencana.
Kita sering kali lupa bahwa banjir bandang, longsor, dan kekeringan adalah bagian dari dialog ekologis yang terputus. Ketika tanah kehilangan vegetasi, hutan ditebang demi perkebunan monokultur atau daerah resapan dialihfungsikan menjadi properti komersial, maka alam akan merespons. Namun sayangnya, narasi yang dominan dalam menerjemahkan respon alam ini seringkali disimplifikasi berupa cuaca ekstrem atau fenomena alam.
Prabowo: Kerusakan Banjir Sumatra Memprihatinkan, Penanganan Masih Terkendala
Prabowo Kecam Kepala Daerah yang Tinggalkan Warga saat Bencana Sumatra
PLN Pastikan Listrik Aceh Sudah Pulih 93% Usai Bencana Banjir Bandang
Narasi ini mengaburkan fakta bahwa bencana-bencana tersebut adalah produk dari keputusan politik dan ekonomi yang diambil secara sadar oleh para elit politik. Ia bukan semata fenomena meteorologis. Ia adalah produk dari kebijakan pemangkasan yang berpondasikan pada kapitalisme ekstraktif—melalui deforestasi, ekspansi pertambangan dan alih fungsi lahan— yang menggerus kapasitas lingkungan untuk menopang kehidupan.
Sayangnya, framing bencana sebagai "takdir alam" sangat menguntungkan dua pihak: elite politik dan korporasi. Keduanya dapat terlepas dari tanggung jawab struktural dan aktivitas ekstraktif yang mereka sokong tetap berjalan tanpa koreksi. Dalam kondisi seperti ini, rakyat hanya disodorkan solusi jangka pendek, seperti bantuan sembako, kunjungan pejabat, janji-janji kosong di tenda bencana, sementara proses perusakan ekologis berjalan tanpa henti.
Pahlawan Palsu dan Amnesia Kolektif
Sering terbersit bahwa setiap bencana muncul maka akan melahirkan dua jenis korban, yakni warga terdampak dan kebenaran yang turut terkubur. Wilayah bencana kian menjadi panggung bagi pejabat, menjadi ruang bagi rebranding politik. Banyak pejabat datang dengan retorika populis dan bukan hanya menawarkan bantuan, tetapi juga mengatur narasi. Inilah momen ketika false hero dilahirkan.
Munculnya orang-orang yang berpura-pura sebagai pahlawan dalam bencana hanya mengungkap penyakit akut pejabat berupa narsistik. Banyak pejabat nasional datang ke lokasi bencana bak pahlawan, bukan untuk menantang struktur penyebabnya, tetapi untuk meneguhkan citra diri. Sayangnya, penyakit ini juga terkadang menjangkit pejabat daerah yang bertindak bak pelayan dan penjilat ulung elit nasional.
Fenomena ini bekerja dalam kondisi yang disebut sebagai hijacked memories. Ingatan kolektif kita tentang rekam jejak politisi—keputusan yang merusak lingkungan, pembiaran izin-izin bermasalah, atau kebijakan yang koruptif—secara aktif dibajak oleh serangkaian aksi simbolik berupa blusukan, pengambilan foto dramatis, emotif, dan penuh empati dadakan.
Aksi-aksi heroik palsu ini membentuk memori tandingan yang jauh lebih mudah diingat publik dibandingkan fakta dan data tentang kerusakan ekologis yang kompleks. Publik pun diarahkan untuk melihat politisi sebagai penyelamat, bukan bagian dari masalah. Dengan kata lain, bencana justru berfungsi sebagai panggung politik untuk merestorasi citra, membangun legitimasi, dan memperpanjang kekuasaan.
Sayangnya, budaya politik kita memang menyediakan ruang luas bagi manipulasi ini. Masyarakat yang terpapar narasi media yang dangkal, kurang literasi, dan menghadapi tekanan hidup sehari-hari cenderung menginginkan solusi instan. Dalam situasi itu, kritisisme runtuh, digantikan rasa syukur yang tidak proporsional kepada pejabat yang muncul di momen-momen krisis.
Saatnya Mengakhiri Siklus Ini
Pada akhirnya, kita sadari bahwa adanya bencana akhir ini mengajarkan beberapa hal. Pertama, kita perlu memulihkan hubungan ekologis, mereproduksi relasi yang sehat dan menghilangkan keterasingan kita dari alam, baik dari sisi hidup keseharian atau dalam ranah formal. Kedua, rakyat bantu rakyat, korban bantu korban, menjadi sinyal kuat bahwa deligitimasi atas pemerintah semakin kuat. Harusnya ini menjadi bahan introspeksi bagi para pemangku kuasa. Ketiga, kita juga perlu memulihkan dan memperkuat ingatan politik kita. Bencana tidak bisa lagi dipahami sebagai fenomena alam yang netral dan pejabat yang hadir dengan retorika populis tidak boleh lagi diberikan ruang untuk membajak ingatan kolektif. Kita harus berani mengatakan bahwa akar bencana hari ini adalah gabungan dari kerusakan ekologis dan kegagalan politik.
Kita perlu ingat, selama publik terus menyambut pahlawan-pahlawan palsu yang dibentuk oleh momennya sendiri, bukan rekam jejaknya, maka siklus kehancuran ekologis dan manipulasi politik akan terus berulang. Maka dari itu, bencana yang membawa duka bagi seluruh masyarakat Indonesia perlu dijadikan sebagai momentum menghentikan kultur lama. Ini adalah momentum dalam membangun kejujuran dan kesadaran untuk melihat siapa yang benar-benar berada di balik bencana. Bencana jangan lagi dijadikan panggung orkestrasi politik, tapi harus jadi momentum dalam merumuskan perubahan demi tata kelola lingkungan yang lebih baik ke depannya.
