Pemalangan Kantor BBKSDA Papua oleh Masyarakat Adat
Pada hari Jumat, 24 Oktober 2025, pagi hari di Abepura, Kota Jayapura, Papua, terjadi pemalangan terhadap Gedung kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua. Aksi ini dilakukan oleh masyarakat adat Papua Tabi-Saireri sebagai bentuk protes terhadap tindakan yang dianggap tidak menghormati nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
Pemalangan ini berawal dari insiden pembakaran Mahkota Cenderawasih oleh BBKSDA Papua pada 20 Oktober 2025 lalu. Insiden tersebut menimbulkan reaksi keras dari masyarakat adat setempat, yang melihat tindakan tersebut sebagai penghinaan terhadap simbol identitas mereka.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Atas nama Ismael Izaak Mebri, Koordinator aksi palang dari masyarakat adat Papua Tabi-Saireri, menyampaikan bahwa mereka sangat sedih dan menangis saat melihat video pembakaran Mahkota Cenderawasih yang beredar di media sosial. Menurutnya, Mahkota Cenderawasih bukan hanya sekadar benda, tetapi merupakan jati diri bagi masyarakat adat Papua, terutama para Ondofolo, Ondoafi, dan para Kepala Suku.
Izaak Mebri menegaskan bahwa seharusnya pihak BBKSDA berkoordinasi dengan para tokoh adat, Majelis Rakyat Papua (MRP), atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum melakukan tindakan seperti pemusnahan Mahkota Cenderawasih. Ia menilai bahwa tindakan yang dilakukan tanpa komunikasi dengan pihak-pihak terkait adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap budaya.
"Kantor ini segera dikosongkan dan ditutup sampai dengan tuntutan kami masyarakat adat selesai," ujarnya. Izaak juga menyatakan bahwa mereka akan segera menuju ke Kantor Majelis Rakyat Papua untuk menyampaikan 10 poin aspirasi dan tuntutan mereka kepada Gubernur Papua, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Tuntutan Masyarakat Adat
Berikut adalah beberapa poin utama tuntutan masyarakat adat Papua Tabi-Saireri:
- Permintaan maaf resmi dari BBKSDA Papua atas tindakan pembakaran Mahkota Cenderawasih.
- Penyelenggaraan dialog antara pihak BBKSDA, masyarakat adat, dan lembaga-lembaga terkait untuk mencari solusi bersama.
- Penghapusan semua kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat adat.
- Peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait isu-isu budaya dan lingkungan.
- Pelibatan para tokoh adat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait sumber daya alam.
- Penyusunan regulasi yang melindungi hak-hak masyarakat adat dalam menjaga kebudayaan dan lingkungan hidup.
- Penyediaan ruang bagi masyarakat adat dalam forum-forum diskusi nasional dan internasional.
- Pemulihan kepercayaan antara masyarakat adat dan institusi pemerintah.
- Penegakan hukum terhadap siapa pun yang melakukan tindakan merusak atau merendahkan nilai-nilai budaya.
- Penguatan kerangka hukum yang mendukung hak-hak masyarakat adat secara keseluruhan.
Peran Tokoh Adat
Tokoh adat Papua, termasuk para Ondofolo dan Ondoafi, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa suara masyarakat adat didengar. Mereka menekankan bahwa tindakan yang dilakukan oleh BBKSDA tidak hanya melanggar norma adat, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi dan keadilan.
Selain itu, para tokoh adat juga meminta agar pemerintah pusat dan daerah lebih proaktif dalam melindungi kebudayaan lokal serta memberikan ruang bagi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayah mereka.
Komentar dari Masyarakat
Masyarakat adat Papua yang hadir dalam aksi pemalangan ini menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan yang diajukan. Mereka menilai bahwa tindakan BBKSDA tidak hanya merusak simbol budaya, tetapi juga memicu rasa tidak aman dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
