Keterbatasan Kewenangan Daerah dalam Pemungutan Retribusi dan Pajak
Bupati Bulungan, Syarwani, menyampaikan bahwa daerah menghadapi tantangan signifikan dalam melakukan inovasi pemungutan retribusi maupun pajak daerah. Meskipun daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah pusat terus menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dan pemangkasan anggaran.
Syarwani menekankan bahwa kondisi ini memaksa daerah untuk tetap kreatif dalam menjaga gerak pembangunan tanpa memberatkan masyarakat kecil. Ia menilai, semua daerah, baik kabupaten, kota, maupun provinsi, menghadapi masalah serupa akibat kebijakan pemangkasan anggaran dari pusat.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Menurutnya, meskipun ruang fiskal daerah terbatas, tanggung jawab melanjutkan pembangunan tidak bisa berhenti. “Kita di daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan pembangunan terus berjalan. Di sisi lain, kita juga harus memaksimalkan upaya peningkatan PAD,” ujarnya.
Namun, Syarwani mengkritik regulasi yang saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada daerah. Banyak kewenangan yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten kini ditarik ke tingkat provinsi atau pusat, khususnya terkait pajak dan retribusi.
Sebagai contoh, di Bulungan Kalimantan Utara, terdapat 21 izin perkebunan sawit swasta. Meskipun pemerintah daerah menerima dana bagi hasil (DBH) sawit, hal tersebut tidak langsung berdampak pada peningkatan PAD.
Syarwani juga menyoroti sistem bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB) di sektor perkebunan yang masih sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. “Jika kita ingin bicara intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, maka ruang kewenangan daerah juga harus sedikit dilonggarkan. Karena PBB sektor perkebunan itu diatur pusat, kami hanya dapat bagi hasilnya,” tegasnya.
Di sisi lain, Syarwani menegaskan bahwa pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan fiskal agar tidak membebani pelaku usaha kecil dan masyarakat.
“Kami sadar tidak semua kebijakan bisa langsung diterapkan. Di Bulungan, ada sekitar 8.000 UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” ujarnya.
Untuk menunjukkan keberpihakan, Pemkab Bulungan bahkan membebaskan retribusi bagi pelaku UMKM yang memanfaatkan area publik untuk berjualan.
“Di sepanjang Taman Tepian Sungai Kayan, Tanjung Selor, ada sekitar 300 pelaku UMKM yang menggunakan taman-taman publik. Kami pastikan mereka tidak dipungut retribusi,” ungkapnya.
Kebijakan ini, menurut Syarwani, diambil untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal daerah dan kesejahteraan masyarakat kecil. “Kita ingin pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, tetapi juga tidak membebani UMKM dengan pajak dan retribusi. Pemerintah daerah harus bijak menyeimbangkan dua kepentingan itu,” ujarnya.
Bupati Bulungan berharap, ke depan pemerintah pusat dapat meninjau ulang aturan yang membatasi ruang fiskal daerah. “Ada tuntutan agar PAD meningkat, tapi di sisi lain kewenangan kita masih sempit. Harapan kami, ada evaluasi dan penyesuaian regulasi agar daerah punya ruang lebih luas dalam mengelola potensi pendapatannya,” imbuhnya.
