Jakarta – Penyematan gelar pahlawan kepada Presiden ke-2, Soeharto perlu dipertimbangkan kembali. Banyak tokoh mengatakan bahwa pengangkatan gelar tersebut sebaiknya mempertimbangkan aspek etis, historis, serta luka sosial yang masih terasa bagi banyak kalangan.
Ketua PBNU, Savic Ali menilai, pemberian gelar pahlawan semestinya tidak hanya berdasarkan keberhasilan pembangunan, tetapi juga integritas moral dari seseorang tersebut.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Dalam sejarah, Orde Baru mengekang pergerakan NU baik secara politik maupun kelembagaan. Pahlawan adalah mereka yang berani mempertaruhkan kepentingan dirinya demi kemaslahatan bersama. Jika masih ada catatan kelam, maka kita harus menimbang ulang dengan hati-hati,” ujarnya.
Diskusi ini menyimpulkan bahwa gelar Pahlawan Nasional seharusnya diberikan kepada tokoh yang mampu menjadi teladan moral dan kemanusiaan lintas zaman, bukan sekadar atas dasar kontribusi ekonomi atau stabilitas politik.
Anggota DPR RI, Bonnie Triyana menjelaskan bahwa pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan bukan hanya soal jasa, tetapi juga bagaimana bangsa mengelola ingatan kolektifnya.
“Soeharto menjadi presiden karena krisis politik, dan sejarah digunakan untuk melegitimasi kekuasaan. Pembantaian dan penangkapan massal pasca-1965 berlangsung hingga 1969. Maka, wacana kepahlawanan ini seharusnya dibaca sebagai pertarungan memori: apakah kita akan mengafirmasi atau mengoreksi kekerasan masa lalu,” katanya.
Budayawan, Hairus Salim menambahkan bahwa masa Orde Baru ditandai dengan pembatasan ruang politik bagi kelompok masyarakat sipil, termasuk Nahdlatul Ulama (NU).
“ABRI digunakan untuk memastikan arah politik tetap satu. NU yang memiliki basis besar pun tak leluasa berkembang, kecuali yang berpihak pada Golkar. Pemilu saat itu lebih bersifat formalitas ketimbang representasi aspirasi rakyat,” ujarnya.
Aktivis muda NU, Lily Faidatin melihat perlunya keadilan sejarah dalam menilai tokoh nasional.
“Kita perlu menghormati jasa siapa pun yang berbuat bagi negara, tapi juga tak boleh menutup mata terhadap luka yang ditinggalkan. Ayah saya menjadi korban penangkapan karena mengkritik kebijakan saat itu. Jadi bagi banyak keluarga, masa itu menyisakan trauma,” ujarnya.
Perspektif Berbeda
Beberapa ahli sejarah dan tokoh masyarakat memberikan perspektif berbeda terkait status Soeharto sebagai pahlawan. Mereka menekankan pentingnya melihat peran Soeharto dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya dari sudut pandang keberhasilan pembangunan atau stabilitas politik.
- Sejumlah peneliti menyebut bahwa masa pemerintahan Soeharto membawa perubahan besar dalam struktur pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga meninggalkan jejak yang sulit dilupakan.
- Dari sisi sosial, banyak kelompok masyarakat merasa diabaikan selama Orde Baru, termasuk organisasi seperti NU yang sempat dianggap sebagai ancaman oleh penguasa.
- Beberapa pendapat menyatakan bahwa gelar pahlawan seharusnya diberikan kepada mereka yang telah memberikan kontribusi nyata dalam memperjuangkan hak-hak dasar rakyat, bukan hanya berdasarkan posisi atau kekuasaan.
Pertanyaan Etis dan Moral
Pertanyaan tentang etika dan moral sering muncul dalam diskusi ini. Apakah pemberian gelar pahlawan dapat dianggap sebagai bentuk penghargaan yang adil jika ada sejarah kelam yang masih terasa?
- Banyak orang merasa bahwa pemberian gelar ini bisa dianggap sebagai pengabaian terhadap luka yang masih terbuka.
- Ada yang berpendapat bahwa gelar pahlawan seharusnya diberikan kepada mereka yang telah berjuang tanpa pamrih, bukan hanya sekadar menciptakan stabilitas politik.
- Diskusi ini juga menyoroti pentingnya menghargai peran semua pihak dalam sejarah, termasuk yang sempat diabaikan atau dianggap sebagai musuh.
Keadilan Sejarah
Keadilan sejarah menjadi salah satu isu utama dalam perdebatan ini. Bagaimana cara bangsa ini mengingat masa lalu, dan apa arti dari penghargaan yang diberikan kepada tokoh tertentu?
- Banyak pihak berharap agar sejarah tidak hanya ditulis oleh pemenang, tetapi juga oleh mereka yang pernah dihancurkan.
- Isu ini juga mengingatkan bahwa setiap tindakan politik atau militer memiliki dampak jangka panjang yang tidak selalu terlihat.
- Penghargaan yang diberikan kepada tokoh sejarah seharusnya mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kejujuran.
