aiotrade, JAKARTA — Seorang anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti pentingnya meninjau kembali pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk menemukan penyebab dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Adian Napitupulu, anggota Komisi V DPR sekaligus politisi PDIP, menyampaikan pendapat tersebut sebagai respons atas pernyataan Menteri Keuangan yang menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Menurutnya, penolakan itu harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, termasuk adanya dugaan penyelewengan anggaran yang memerlukan pemeriksaan mendalam.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Menurut saya, perlu dikaji ulang bagaimana bisa terjadi pembengkakan biaya untuk kereta cepat ini,” ujar Adian, seperti dikutip dari sumber berita independen.
Ia juga menegaskan bahwa proyek serupa tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain dengan teknologi yang berbeda, seperti China atau Jepang. Dari segi harga, ia menyarankan agar dibandingkan dengan proyek serupa di luar negeri untuk mengetahui mengapa biaya di Indonesia jauh lebih tinggi.
“Perlu diperiksa bagaimana perjanjian awalnya, siapa yang melakukan negosiasi, dan faktor-faktor lainnya,” tambahnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat V ini menilai bahwa sikap Menteri Keuangan menolak pembayaran utang proyek menggunakan APBN tentu memiliki alasan tersendiri. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap manajemen proyek tersebut.
Terkait wacana perpanjangan rute Kereta Cepat hingga Jakarta–Surabaya, Adian menilai ide tersebut baik, namun harus diimbangi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang.
“Gagasan kereta cepat itu bagus. Masalahnya, yang bagus tidak cuma di gagasan saja. Tapi bagaimana cara merealisasikannya juga harus bagus,” tegasnya.
Lebih lanjut, Adian menyoroti bahwa hampir setiap proyek besar di Indonesia kerap mengalami pembengkakan biaya. Ia pun menegaskan bahwa jika proyek ini pada akhirnya menggunakan APBN, maka pemerintah harus menjelaskan evaluasi yang telah dilakukan.
“Kalau sampai menggunakan APBN, berarti ini kan mengkhianati janji awal. Maka yang harus dipikirkan, siapa yang melakukan negosiasi, berapa harga yang patut, dan apakah perjanjian itu dibuat dengan niat baik,” ujarnya.
Menurut Adian, penilaian terhadap niat baik dapat dilihat dari kepatutan harga dalam kontrak proyek. Jika terbukti perjanjian tidak dibuat dengan dasar niat baik, maka pemerintah dapat meninjau ulang atau menegosiasikan kembali perjanjian tersebut.
“Kalau bisa dibuktikan perjanjian itu tidak dilakukan berdasarkan niat baik, ya bisa diminta dibatalkan atau dinegosiasikan ulang. Tapi masalahnya adalah kok biayanya bisa gede banget,” katanya.
