Proyek IKN Nusantara: Tahun 2027 Rampung, 2028 Jadi Ibu Kota Politik
Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Pembaruan Indonesia (PDIP), Adian Napitupulu, menyatakan keyakinannya bahwa proyek ibu kota negara (IKN) Nusantara akan selesai pada akhir tahun 2027. Menurutnya, IKN Nusantara akan berfungsi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.
Dalam kunjungan yang dilakukan oleh Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ke Kompleks Perkantoran Legislatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara, Ketua Tim BAM DPR RI Adian Napitupulu mengungkapkan harapan bahwa proyek ini akan selesai tepat waktu dan mulai difungsikan pada tahun 2028.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Status Proyek Belum Masuk Tahap Konstruksi
Menurut data dari Otorita IKN, pembangunan Kompleks Legislatif, yang akan menjadi pusat lembaga legislatif nasional, saat ini masih dalam tahap lelang. Desain final gedung juga sedang dalam proses penyempurnaan, termasuk penyesuaian ruang sidang paripurna dan fasilitas pendukung lainnya.
Lelang konstruksi utama direncanakan dimulai pada awal 2026, sementara pembangunan fisik ditargetkan selesai pada akhir 2027. Gedung ini akan menampung DPR RI, DPD RI, serta fungsi-fungsi kelembagaan legislatif lainnya.
Selain Kompleks Legislatif, kawasan yudikatif dan lembaga negara lainnya juga termasuk dalam pembangunan Tahap II IKN, yang dimulai pada 2025 dan akan berlangsung hingga 2029.
Anggaran dan Skema Pembiayaan
Berdasarkan keterangan resmi dari Kementerian PUPR dan Otorita IKN, pembangunan tahap II direncanakan menggunakan anggaran sebesar Rp48,8 triliun, dari APBN selama periode 2025-2029. Tambahan pembiayaan akan berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yang ditaksir mencapai Rp60,93 triliun.
Pada 2025, alokasi anggaran IKN dari APBN tercatat sebesar Rp6,3 triliun, yang mencakup pembangunan infrastruktur dasar, perumahan ASN, serta kelanjutan proyek tahap I yang belum selesai. Sejumlah 11 paket pekerjaan infrastruktur tahap II telah dilelang dengan total nilai proyek sebesar Rp3,48 triliun. Proyek-proyek tersebut meliputi pekerjaan jalan, drainase, dan sistem jaringan utilitas kota.
Progres Tahap I dan Tahap II
Hingga akhir 2024, progres fisik pembangunan IKN untuk proyek-proyek yang telah dikontrak mencapai 61,7 persen. Proyek tahap I mencakup Istana Negara, kantor presiden, beberapa kementerian koordinator, serta infrastruktur jalan dan sistem air bersih di KIPP.
Tahap II mencakup perluasan kawasan pusat pemerintahan, termasuk pembangunan lembaga legislatif dan yudikatif, sarana transportasi massal, serta pengembangan kawasan hunian dan layanan kota. Menurut data Otorita IKN, pembangunan tahap II difokuskan pada integrasi infrastruktur dasar, dengan prinsip kota hijau (forest city), kota tangguh terhadap air (sponge city), dan kota berbasis teknologi (smart city).
Dukungan dan Tindak Lanjut
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyambut baik dukungan yang diberikan oleh BAM DPR RI dalam proses pembangunan. Ia menyatakan sinergi antar-lembaga merupakan faktor penting, untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal, mutu, dan anggaran.
“Dukungan dari DPR RI, khususnya melalui BAM, sangat penting dalam memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai target,” ujarnya. Ia menambahkan, Otorita IKN akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. “Itu untuk memastikan seluruh proyek dapat diselesaikan sesuai tahapan yang telah direncanakan,” pungkasnya.
