Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar Tahun 2025 Capai 81,761 Persen
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Makassar tahun 2025 mencapai angka 81,761 persen. Angka ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
IKM diukur dari sembilan unsur pelayanan utama, yaitu:
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
- Persyaratan pelayanan
- Sistem mekanisme dan prosedur
- Waktu pelayanan
- Biaya layanan
- Spesifikasi produk layanan
- Kompetensi pelaksana
- Perilaku pelaksana
- Sarana dan prasarana
- Pengaduan, saran, dan masukan
Unsur-unsur tersebut dinilai oleh seluruh OPD Pemkot Makassar. Hasil survei ini dipresentasikan oleh Direktur Parameter Publik Indonesia (PPI) Ras MD dalam acara Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar di Hotel Novotel Grand Shayla Makassar, Jl Chairil Anwar, Rabu (17/12/2025). Presentasi ini disambut antusias oleh peserta forum.
Setiap OPD menantikan hasil penilaian terhadap kinerja layanan publik mereka dalam kurun waktu satu tahun (2025). OPD yang mendapatkan nilai baik mendapat respons tepukan tangan, sedangkan OPD dengan kinerja buruk mendapat sorakan.
Ras memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas pelayanan publik di 110 unit kerja Pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, survei ini menjadi cerminan penting atas persepsi masyarakat terhadap kinerja birokrasi dan pelayanan publik di kota metropolitan terbesar di Indonesia Timur.
Daftar OPD dengan Kinerja Kurang Baik
Beberapa kecamatan dan OPD dianggap memiliki kinerja kurang baik, seperti:
- Kecamatan Manggala, Tamalate, Biringkanaya, dan Tamalanrea
- Dinas Perikanan dan Pertanian
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk urusan wajib non pelayanan dasar
- Dinas Pendidikan dan beberapa Puskesmas untuk urusan wajib pelayanan dasar
Sebagian besar unit kerja menunjukkan kinerja memuaskan. Beberapa SKPD dan kecamatan berhasil meraih predikat "Sangat Baik", antara lain:
- Dinas Pemuda dan Olahraga: 92,6 persen
- Dinas Ketahanan Pangan: 92,3 persen
- Dinas Koperasi, UKM: 90,7 persen
- Bagian Perekonomian: 95,2 persen
- Bagian Organisasi: 92,1 persen
- Bagian Administrasi Pembangunan: 90,7 persen
- Bagian Perencanaan dan Keuangan: 88,8 persen
- Kecamatan Ujung Tanah: 96,3 persen
- Kecamatan Tallo: 92,2 persen
- Badan Kesbangpol Daerah: 89,8 persen
Capaian ini membuktikan bahwa transformasi pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat bukanlah hal yang mustahil.
Metode Survei dan Penilaian IKM
Survei ini menggunakan metode purposive sampling, dengan responden yang merupakan pengguna langsung layanan di unit pelayanan publik. Jumlah responden mencapai 3.566 orang, yang tersebar di berbagai unit kerja seperti dinas, badan, bagian, kecamatan, dan puskesmas.
Penilaian IKM menggunakan Nilai Interval Konversi (NIK) dengan empat kategori mutu:
- Sangat Baik (A): 88,31 - 100,00
- Baik (B): 76,61 - 88,30
- Kurang Baik (C): 65,00 - 76,60
- Tidak Baik (D): 25,00 - 64,99
"Hasil survei ini diharapkan menjadi dasar rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Makassar," ujar Ras.
"Indeks Kepuasan Masyarakat ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan nyata dari pengalaman warga dalam mengakses layanan publik. Kami berharap hasil ini dapat mendorong peningkatan kualitas layanan, memperkuat inovasi, dan memastikan transformasi Makassar menuju kota yang inklusif, nyaman, dan berdaya saing," tambahnya.
Tanggapan Wali Kota Makassar
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa hasil survei kepuasan masyarakat yang dipaparkan dalam Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar 2025 bukan untuk mencari siapa yang benar maupun salah, melainkan sebagai alat ukur atas kinerja pemerintahan selama ini.
"Ukuran ini akan memberikan kita gambaran seperti apa model dan business model yang akan kita lakukan ke depan," jelasnya.
"Mungkin nanti akan ada yang protes, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi saya ingin sampaikan, ini bukan final, ini adalah landasan untuk kita berpikir dan bekerja lebih baik lagi," lanjut Appi.
Ia menekankan, refleksi dan hasil survei tersebut menjadi pijakan penting untuk memperbaiki seluruh tatanan pemerintahan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, banyak hal penting yang perlu dicermati dan ditelaah secara bersama-sama oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar. Karena itu, Munafri meminta seluruh peserta untuk mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai.
"Saya harap pagi hari ini Bapak Ibu sekalian tidak meninggalkan tempat sampai acara selesai, karena banyak sekali hal penting yang harus kita perhatikan bersama. Acara ini benar-benar penting," tegasnya.
Munafri menambahkan, refleksi akhir tahun bukan hanya forum evaluasi, tetapi juga ruang pembelajaran agar seluruh perangkat daerah mampu beradaptasi dan berinovasi menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
