Penyegelan Total Kantor Desa Torue Mengganggu Pelayanan Administrasi
Penyegelan total terhadap kantor desa di wilayah Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menyebabkan seluruh aktivitas pemerintahan desa terhenti. Aksi ini dilakukan oleh sekelompok warga pada Rabu (12/11/2025), yang membuat layanan administrasi bagi masyarakat menjadi lumpuh.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Kepala Desa Torue, Kalma A Mahmud, mengungkapkan bahwa tindakan tersebut dinilai berlebihan dan merugikan masyarakat. Menurutnya, penyegelan kali ini tidak hanya menutup pintu depan kantor, tetapi juga semua akses masuk ke dalam bangunan. Hal ini memicu gangguan besar terhadap pelayanan dokumen penting seperti formulir N1 dan berkas administratif lainnya.
“Sebelumnya, kami masih bisa memberikan pelayanan dari ruangan lain meskipun pintu depan ditutup sementara. Namun kali ini, semua pintu dikunci dan disegel, sehingga aktivitas benar-benar berhenti,” ujarnya.
Kalma menjelaskan bahwa pihak yang melakukan penyegelan sebelumnya telah meminta izin kepada pemerintah kecamatan. Meski begitu, ia menilai bahwa izin tersebut tidak semestinya digunakan untuk menghentikan pelayanan publik. Ia menekankan bahwa aspirasi warga harus disampaikan dengan batasan yang jelas agar tidak merugikan masyarakat yang tidak tahu apa-apa.
“Jika ingin menyampaikan keluhan, seharusnya ada batasannya. Jangan sampai masyarakat yang tidak bersalah ikut menderita akibat tindakan ini,” katanya.
Akibat penyegelan, beberapa warga terpaksa pulang karena tidak bisa menyelesaikan urusan administrasi. Mereka datang dengan harapan dapat menyelesaikan surat keterangan usaha, surat pindah, atau dokumen lainnya pada hari itu juga. Namun, karena kantor desa ditutup, banyak dari mereka yang kecewa dan tidak mendapatkan solusi.
“Banyak warga yang kecewa. Mereka datang dengan harapan bisa selesai urusannya hari ini,” ujarnya.
Kalma berharap pihak kecamatan dan aparat keamanan segera melakukan mediasi untuk memulihkan pelayanan kembali normal. Ia menekankan bahwa keberadaan kantor desa seharusnya menjadi tempat terbuka bagi semua warga, bukan menjadi sasaran aksi penyegelan.
“Kami terbuka untuk dialog, asalkan tidak merugikan masyarakat,” pungkasnya.
Upaya Penyelesaian Masalah
Dalam situasi seperti ini, diperlukan komunikasi yang lebih baik antara masyarakat dan pihak pemerintahan. Dengan adanya dialog yang terbuka, masalah yang muncul dapat diselesaikan secara damai tanpa mengganggu pelayanan umum.
Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:
- Pemanggilan para pemimpin warga untuk membahas isu-isu yang menjadi dasar penyegelan.
- Penyediaan saluran komunikasi yang efektif agar aspirasi warga dapat disampaikan secara langsung.
- Pengambilan kebijakan yang lebih transparan dan partisipatif agar masyarakat merasa didengar dan dihargai.
Selain itu, pihak desa perlu memastikan bahwa layanan administrasi tetap berjalan meskipun ada masalah internal. Dengan demikian, masyarakat tidak terganggu dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
