Penguatan Literasi Statistik sebagai Dasar Pembangunan Lampung
Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam menjadikan data sebagai "kompas pembangunan" yang menjadi dasar dari setiap kebijakan daerah. Komitmen ini diwujudkan melalui peluncuran buku dan sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang digelar di Ballroom Swiss-Belhotel, Bandarlampung, pada Senin (29/9/2025). Acara ini juga menjadi bagian dari Diskusi Publik dalam memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) Tahun 2025.
Dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, hadir mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Ia menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif BPS dalam menghadirkan literasi data yang lebih dekat dengan masyarakat. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekdaprov, Gubernur menekankan bahwa data bukan hanya milik para ahli, melainkan hak seluruh masyarakat. “Dengan data kita melangkah, wujudkan Lampung yang sejahtera dan maju. Data adalah milik semua orang, bukan hanya kalangan akademisi atau birokrat,” ujarnya.
Peluncuran Buku Statistik yang Menyentuh Masyarakat
Tiga buku statistik yang diluncurkan dalam kesempatan tersebut mendapat perhatian khusus. Pertama, buku berjudul Cerita di Balik 12 Indikator Statistik yang menyajikan narasi ringan untuk menjelaskan indikator pembangunan. Kedua, buku Statistik Terpisah: Tren dan Insight Data BPS yang memberikan analisis mendalam tentang tren sosial dan ekonomi. Ketiga, buku Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung yang menguraikan realitas kemiskinan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, tidak hanya sebatas angka.
Menurut Sekdaprov Marindo Kurniawan, keberadaan buku-buku ini sangat relevan bagi perumusan kebijakan, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. “Literasi statistik yang ditingkatkan akan membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat bawah. Data tidak boleh berhenti pada angka, melainkan harus diterjemahkan menjadi program nyata,” tegasnya.
Peran Data dalam Pembangunan Berkelanjutan
Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menghadirkan data yang akurat, mudah dipahami, serta memiliki dampak nyata terhadap pembangunan. Ia menyebut data sebagai “kompas pembangunan” yang hanya akan bermakna jika benar-benar digunakan secara luas oleh pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
“Data adalah cerita. Kami tidak hanya menyajikan angka, tapi juga makna di balik angka itu agar bisa dijadikan pijakan kebijakan. Misalnya, dalam mengukur kemiskinan, tidak cukup hanya melihat pembangunan infrastruktur. Lebih penting lagi menilai daya konsumsi masyarakat sebagai indikator kesejahteraan,” jelas Ahmadriswan.
Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh semata berfokus pada proyek fisik, tetapi juga harus menyentuh hal-hal yang diukur dalam indikator BPS, sehingga kebijakan benar-benar tepat sasaran. “Pemerintah daerah jangan hanya membangun apa yang terlihat, tapi juga apa yang terukur. Itulah esensi pembangunan berbasis data,” tegasnya.
Sensus Ekonomi 2026 dan Partisipasi Masyarakat
Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan pada April hingga Juni 2026. Sensus ini akan memotret pelaku usaha di luar sektor pertanian, mulai dari skala mikro hingga besar. Data yang dihasilkan akan menjadi pondasi penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi nasional dan daerah. “Kami hanya mencatat apa yang disampaikan responden. Karena itu, partisipasi semua pihak sangat menentukan kualitas data yang kelak akan menjadi sejarah pembangunan Lampung,” ujar Ahmadriswan.
Sebagai tanda resmi peluncuran, Sekdaprov Marindo Kurniawan dan Kepala BPS Ahmadriswan melakukan pemukulan gong yang disambut dengan tepuk tangan peserta. Selain itu, dilakukan pula penyerahan simbolis tiga buku statistik dari BPS kepada Pemprov Lampung, menandai sinergi kuat antara kedua lembaga dalam memperkuat literasi data di daerah.
Kolaborasi untuk Pembangunan yang Berkelanjutan
Pemerintah Provinsi Lampung berharap melalui penguatan literasi statistik, kolaborasi yang solid dapat terjalin antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat. Dengan begitu, data tidak hanya menjadi laporan di atas kertas, melainkan benar-benar menjadi dasar perumusan kebijakan yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Dengan data yang terintegrasi dan dimanfaatkan secara optimal, Lampung dapat mempercepat akselerasi pembangunan menuju provinsi yang maju, berdaya saing, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat,” tutup Marindo.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!