Peluncuran Buku Statistik dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026: Pemprov Lampung dan BPS Kuatkan Data

Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam Memperkuat Literasi Data

Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menunjukkan komitmennya untuk menjadikan data sebagai “Kompas Pembangunan” yang menjadi dasar dan arah setiap kebijakan publik. Hal ini ditegaskan dalam acara Peluncuran Buku dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 yang diadakan di Ballroom Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, pada Senin (29/9/2025). Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) 2025.

Acara ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, media, serta perwakilan dunia usaha. Kehadiran mereka mencerminkan semakin tingginya kesadaran bahwa data bukan hanya sekadar angka, tetapi juga menjadi arah yang menentukan efektivitas program pembangunan.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, hadir mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya literasi data dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, data harus dipahami secara luas, tidak hanya oleh kalangan akademisi dan birokrat, tetapi juga oleh masyarakat sebagai pemilik kepentingan terbesar dari kebijakan yang dijalankan.

“Dengan data kita melangkah, dengan data kita bisa membangun Lampung yang sejahtera dan maju. Data bukan hanya milik para ahli, tetapi milik semua orang,” ujar Gubernur Lampung melalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekdaprov.

Dalam kesempatan tersebut, BPS Lampung meluncurkan tiga buku penting, yaitu Cerita di Balik 12 Indikator Statistik, Statistik Terpisah: Tren dan Insight Data BPS, serta Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung. Ketiga buku ini dinilai sebagai terobosan untuk menghadirkan data yang tidak hanya berbentuk tabel dan angka, tetapi juga narasi yang mudah dipahami dan menyentuh sisi kemanusiaan.

Menurut Sekdaprov, kehadiran buku-buku tersebut sangat relevan dalam menyusun program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. “Buku ini menjadi referensi kebijakan yang lebih tepat sasaran, karena menggambarkan kemiskinan tidak sekadar dari sisi angka, tetapi juga dari kondisi nyata masyarakat,” tegasnya.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) akan dilaksanakan pada April hingga Juni 2026. Sensus ini akan menyasar seluruh pelaku usaha di luar sektor pertanian, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar. Hasilnya akan menjadi pondasi penting dalam merancang arah pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Ahmadriswan menekankan bahwa kualitas data sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. “Kami hanya mencatat apa yang disampaikan responden. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak menjadi penentu utama keberhasilan sensus. Data yang terkumpul hari ini akan menjadi sejarah pembangunan Lampung di masa depan,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan data oleh pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya fokus pada hal-hal yang kasat mata seperti pembangunan gedung atau jalan, tetapi juga pada indikator yang diukur secara statistik, misalnya tingkat konsumsi masyarakat. “Pemerintah daerah jangan hanya membangun yang terlihat, tetapi juga yang terukur. Indikator yang dihasilkan BPS adalah kunci untuk kebijakan yang konvergen dan efektif,” tegasnya.

Peluncuran buku dan sosialisasi SE2026 ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan bersama Kepala BPS Lampung Ahmadriswan Nasution. Acara juga diwarnai dengan penyerahan simbolis tiga buku statistik kepada Sekdaprov, menandakan komitmen bersama antara Pemprov Lampung dan BPS dalam memperkuat literasi data di daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap bahwa literasi statistik yang lebih kuat akan menjadi jembatan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang erat, data tidak hanya akan berhenti sebagai laporan tahunan, tetapi benar-benar menjadi dasar perumusan kebijakan yang berkelanjutan dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Momentum ini juga diharapkan mampu mempercepat akselerasi pembangunan Lampung menuju provinsi yang lebih maju, berdaya saing tinggi, serta sejahtera bagi seluruh masyarakatnya. Dengan data sebagai “kompas”, Lampung ingin menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan akan memiliki arah yang jelas, terukur, dan berdampak nyata.