Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) Kembali Memperkuat Kolaborasi Antar Provinsi
Pada akhir pekan lalu, 10 provinsi di Indonesia yang tergabung dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) kembali menggelar rapat gabungan di Bali. Rapat ini bertujuan untuk membahas rencana aksi bersama di berbagai bidang kerja sama yang telah disepakati sebelumnya.
Perwakilan dari 10 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Lampung, Banten, Bali, NTB, dan NTT hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka akan melakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama di beberapa bidang seperti Ketahanan Pangan, Pariwisata, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kebencanaan, SPBE, serta Keamanan dan Ketertiban Umum.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Kesepakatan kerja sama yang telah ditandatangani akan disampaikan langsung kepada 10 Kepala Daerah FKD-MPU atau yang mewakili esok hari. Dalam acara ini, Tenaga Ahli Utama Sekertaris Bersama Forum Kerjasama Daerah, Halilul Khairi, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan memperkuat kerja sama lintas wilayah melalui penyusunan rencana aksi konkret selama lima tahun ke depan.
"Rapat gabungan tahun ini menitikberatkan pada upaya konkret hasil perjanjian kerja sama (PKS) yang selama ini belum diikuti dengan tindak lanjut di lapangan. Karena selama ini belum ada rencana aksi, sehingga tersendat. Maka pada kesempatan ini dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang konkret," ujar Halilul usai menghadiri pembukaan rapat gabungan, Senin 20 Oktober 2025, di Sanur Resort Watujimbar, Denpasar.
Rencana Aksi Tahunan dan Koordinasi Lintas Wilayah
Dalam FKD-MPU ini, setiap provinsi diminta untuk menyiapkan rencana aksi tahunan dari masing-masing dinas terkait. Hal ini dilakukan agar rencana tersebut dapat direncanakan dengan baik dan masuk dalam anggaran daerah. Menurut Halilul, penyusunan rencana aksi bersama akan memudahkan koordinasi lintas provinsi dan memastikan setiap kerja sama dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan.
Dalam forum ini, semua daerah memiliki kerja sama, baik bersamaan atau sekaligus 10 provinsi atau hanya dua hingga tiga provinsi yang terlibat. "Agenda besarnya sudah ada. Tahun pertama melakukan apa? Tahun ke dua melakukan apa? hingga 5 tahun ke depan. Ini yang akan dibuat melalui PKS dalam rapat gabungan kali ini," jelas Halilul.
Contoh Kerja Sama Nyata dan Manfaat Ekonomi
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa masing-masing bidang terdapat puluhan kerja sama juga di dalamnya. Salah satu contoh adalah ketika akan melaksanakan temu dagang atau temu bisnis, maka 10 provinsi akan bertemu. "Misalnya tahun depan ada acaranya di Jawa Tengah, maka seluruh provinsi akan menyiapkan anggaran untuk membawa binaan-binaan bisnisnya dari daerahnya. Kerja sama serupa sebelumnya pernah menghasilkan nilai ekonomi signifikan, namun itu hanya 2 provinsi saja. Bayangkan kalau 10 provinsi, tentu menggerakkan roda ekonomi yang luar biasa," paparnya.
Ia juga mencontohkan dalam bidang penanganan bencana antar provinsi, di mana belum lama ini Bali dilanda musibah banjir bandang dan langsung disikapi oleh provinsi lainnya yang tergabung dalam FKD-MPU. "Kemarin Bali misalnya ada banjir ya. Kita dari Sekber sudah langsung undang tuh Pak Asisten itu. 10 provinsi kita kumpulin, mau dukung Bali apa? Ternyata setelah kita kumpul di hari kedua setelah banjir itu penanganan sudah selesai. Jadi provinsi lain yang berkontribusi itu Jawa Timur, ngirim mobil yang nyedot banjir. Ini contoh nyata kolaborasi yang akan kita gaungkan ke depannya," urai Halilul.
Penilaian dan Harapan dari Pihak Bali
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra, menilai forum kerja sama seperti FKD-MPU sangat bermanfaat, khususnya dalam memperkuat koordinasi antar provinsi dalam berbagai bidang sosial dan ekonomi. Salah satu contohnya, pola kerja sama semacam ini telah terbukti efektif dalam memastikan sinergi lintas daerah dalam pemulangan korban perdagangan orang maupun orang terlantar.
"Kerja sama ini yang dilakukan oleh Mitra Praja Utama yang diinisiasi oleh sekretariat bersama. Waktu dulu saya di Dinsos itu kalau pemulangan orang terlantar sangat efektif. Kalau tidak ada koordinasi dan kerjasama, tentu akan memberatkan," papar Dewa Mahendra.
Ia pun juga menyinggung kerja sama di bidang UMKM yang dinilai dapat memperkuat ekonomi lokal antar provinsi seperti di DKI Jakarta yang mengangkat produk-produk UMKM daerah provinsi lain melalui event atau acara-acara yang diadakan di kawasan Kota Tua.
Bidang pariwisata juga sudah berjalan dimana 9 Provinsi dari anggota FKD-MPU akan kembali mengikuti gelaran Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) tahun depan. Dan saat ini pihaknya di Provinsi Bali terus memperbaiki aspek kebersihan dan penanganan sampah sebagai bagian dari upaya menjaga citra pariwisata.
"Saat ini Pemprov Bali juga menunggu realisasi proyek waste to energy sebagai langkah strategis dalam penanganan sampah di daerah wisata. Selain itu, kerja sama di Bidang Kebencanaan juga sangat baik, seperti saat banjir kemarin disikapi semua pihak, termasuk provinsi yang ada di forum ini," pungkasnya.
