Percepatan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu instrumen strategis penggerak ekonomi rakyat. Percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan sarana pendukung KDKMP disebut menjadi langkah fundamental untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Pernyataan ini disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Edi Mardianto, saat menghadiri kegiatan supervisi dan monitoring evaluasi Satgas Pendataan Lahan KDKMP Wilayah Sumatra yang berlangsung di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Selasa 9 Desember 2025.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Dalam paparannya, Edi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Satgas kecamatan, Koramil, dan Babinsa untuk memastikan penyediaan lahan sesuai kriteria teknis. Lahan yang disiapkan Pemda harus memiliki luas minimal 1.000 meter persegi dengan dukungan akses jalan, listrik, air, dan internet.
Menurut Edi, tanpa koordinasi yang solid, percepatan pembangunan tidak akan berjalan optimal. Karena itu, seluruh unsur daerah diminta bergerak cepat dan saling menguatkan.
“Penyelesaian sengketa lahan dan percepatan perizinan harus difasilitasi agar pembangunan tidak terhambat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan Pemda untuk memastikan proses perizinan berjalan tanpa hambatan serta menyelesaikan potensi sengketa lahan pada tahap awal agar pembangunan gerai tidak tertunda.
Edi menjelaskan bahwa pembangunan gerai dan pergudangan KDKMP bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan menjadi fondasi penguatan ekonomi desa dan ketahanan pangan masyarakat. Karena itu, Satgas dari tingkat provinsi hingga kecamatan didorong mempercepat pendataan dan pelaporan lahan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Tak hanya itu, Pemda diminta memaksimalkan potensi aset desa, termasuk memanfaatkan hibah tanah dari masyarakat sebagai sumber lahan potensial. Verifikasi lahan juga melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai mitra teknis.
“Saya minta Pemprov Riau mendorong desa mengoptimalkan aset desa, termasuk hibah tanah dari masyarakat, guna mendukung percepatan pembangunan gerai,” ujarnya.
Edi menegaskan, percepatan pembangunan KDKMP merupakan bagian dari strategi besar pemberdayaan ekonomi desa yang harus dijalankan melalui kolaborasi lintas lembaga.
“Koperasi Merah Putih adalah instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat. Dengan kolaborasi lintas lembaga, kita wujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi melaporkan perkembangan program KDKMP di wilayahnya. Dari total 1.896 desa/kelurahan, 99 persen telah berbadan hukum.
“Adapun yang sudah memiliki akun Simkopdes mencapai 98 persen, sementara jumlah lahan yang siap dimanfaatkan untuk KDKMP tercatat 1.231 lokasi,” ungkapnya.
Syahrial menambahkan bahwa 283 desa (13 persen) telah memiliki gerai aktif berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes), sementara proses pembangunan gerai telah mencapai 26 persen.
“Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung program nasional Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Langkah Strategis dalam Pengembangan KDKMP
Beberapa langkah strategis telah diambil dalam rangka mempercepat pembangunan KDKMP:
-
Peningkatan Sinergi Antar Lembaga
Koordinasi antara pemerintah daerah, Satgas kecamatan, Koramil, dan Babinsa sangat penting untuk memastikan penyediaan lahan sesuai kriteria teknis. Lahan yang disiapkan harus memiliki luas minimal 1.000 meter persegi dengan dukungan akses jalan, listrik, air, dan internet. -
Percepatan Proses Perizinan dan Penyelesaian Sengketa Lahan
Untuk memastikan pembangunan berjalan lancar, penyelesaian sengketa lahan dan percepatan perizinan harus difasilitasi. Ini bertujuan agar pembangunan gerai tidak terhambat. -
Optimalisasi Aset Desa
Pemda diminta memaksimalkan potensi aset desa, termasuk memanfaatkan hibah tanah dari masyarakat sebagai sumber lahan potensial. Verifikasi lahan juga melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai mitra teknis. -
Pemanfaatan Sistem Informasi
Satgas dari tingkat provinsi hingga kecamatan didorong mempercepat pendataan dan pelaporan lahan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini membantu memastikan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan data.
Tantangan dan Peluang
Meskipun ada progres signifikan, masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Misalnya, beberapa desa belum sepenuhnya memanfaatkan potensi aset yang tersedia, atau ada hambatan dalam proses perizinan dan penyelesaian sengketa lahan. Namun, dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen dari semua pihak, peluang untuk memperkuat ekonomi desa dan ketahanan pangan semakin terbuka.
