Proyek Panas Bumi Lahendong: Langkah Penting dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan
PT Pertamina Geothermal Energy (PGEO) telah menyerahkan dokumen teknis terkait pembangkit listrik dari proyek panas bumi di Lahendong, Sulawesi Utara, kepada PLN. Penyerahan ini dilakukan pada Jumat (12/12/2025), sebagai langkah awal untuk mempercepat proses evaluasi dan pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT) melalui skema Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, Edwil Suzandi, menjelaskan bahwa penyerahan dokumen teknis ini menjadi salah satu langkah penting dalam pengembangan panas bumi di Indonesia, khususnya di wilayah Lahendong. "Dengan disampaikannya dokumen ini, kami berharap PLN dapat melakukan evaluasi dan pembelian tenaga listrik dari pembangkit EBT, sekaligus mendorong percepatan tahapan pengembangan selanjutnya," ujarnya.
Pembangunan Unit 7 dan 8 PLTP Lahendong
Pengembangan PLTP Lahendong Unit 7 dan 8 dengan kapasitas 2 x 20 megawatt (MW) serta Binary Unit berkapasitas 10 MW, merupakan bagian dari upaya PGEO untuk mengoptimalkan potensi panas bumi di Sulawesi Utara. Proses selanjutnya akan melibatkan diskusi teknis lebih lanjut dengan tim PLN terkait kajian reservoir, desain fasilitas produksi, studi penyambungan, serta aspek kelistrikan dan komersial lainnya.
Edwil menyebutkan bahwa saat ini PGEO berkontribusi sekitar 30% terhadap kebutuhan listrik di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Dengan tambahan kapasitas produksi dari PLTP Lahendong Unit 7 dan 8 serta Binary Unit, kontribusi tersebut berpotensi meningkat menjadi 35% hingga 40% dari total kebutuhan listrik wilayah tersebut.
Kontribusi dalam Target EBT Nasional
Langkah ini juga merupakan wujud nyata kontribusi PGEO dalam mendukung target perluasan kapasitas pembangkit berbasis EBT hingga 76% pada periode 2025–2034. Proyek PLTP yang memanfaatkan sumber daya panas bumi di Prospek Tompaso ini termasuk dalam Daftar Potensi Panas Bumi yang memerlukan kajian lebih lanjut.
Selain itu, proyek ini juga menjadi salah satu dari empat proyek strategis panas bumi PGEO dalam Blue Book 2025–2029 oleh Kementerian PPN/Bappenas. Penetapan ini merupakan hasil pengajuan resmi PGE melalui PT Pertamina, yang menjadi tonggak penting dalam mengembangkan potensi panas bumi sebagai tulang punggung transisi energi nasional.
Manfaat Ekonomi dan Sosial
Industri panas bumi tidak hanya berkontribusi terhadap pasokan listrik, tetapi juga memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Sepanjang tahun 2010–2024, sektor ini mencatatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp 21,43 triliun. Selain itu, manfaat langsung bagi daerah penghasil melalui Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai sekitar Rp 10,82 triliun pada periode 2019–2024.
Kontribusi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui efek berganda (multiplier effect). Sebagai pionir pengembangan energi panas bumi di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, PGEO fokus mewujudkan target kapasitas terpasang sebesar 1 gigawatt (GW) dalam 2–3 tahun ke depan dan 1,8 GW pada 2033.
Proyek Strategis Lainnya
Saat ini, PGEO mengelola kapasitas terpasang sebesar 727 MW yang tersebar di enam wilayah operasi. Selain PLTP Lahendong, PGEO tengah mengembangkan sejumlah proyek strategis lainnya, antara lain PLTP Hululais Unit 1 dan 2 berkapasitas 110 MW, serta beberapa proyek co-generation bekerja sama dengan PLN Indonesia Power dengan total kapasitas mencapai 230 MW.
PGEO juga telah mengidentifikasi potensi panas bumi hingga 3 GW dari 10 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang dikelola secara mandiri. Hal ini menunjukkan komitmen PGEO dalam memperluas manfaat panas bumi agar dapat dirasakan secara nyata oleh lebih banyak masyarakat.
