Proses Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Wilayah Bogor Timur
Wacana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Bogor Timur terus berjalan. Terbaru, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar rapat di Rumah Makan Jatinunggal, Kecamatan Jonggol, pada Kamis (23/10/2025). Rapat ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting di wilayah Bogor Timur, termasuk Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-wilayah timur Kabupaten Bogor.
Salah satu tokoh yang hadir dalam rapat tersebut adalah anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Gerindra sekaligus inisiator pemekaran Bogor Timur, Beben Suhendar. Menurutnya, rapat ini merupakan kelanjutan dari Lokakarya Perencanaan Partisipatif (Planning Charnette) yang dilaksanakan bersama Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia pada 21 Oktober 2025 di Aula Kantor Kecamatan Sukamakmur.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"Berdasarkan hasil kajian terbaru yang dilakukan oleh IAP Indonesia, ada penyesuaian terkait lokasi pembangunan pusat pemerintahan Bogor Timur," ujar Beben pada Jumat (23/10/2025).
Perubahan Lokasi Ibu Kota DOB Bogor Timur
Beben menjelaskan bahwa ibu kota Bogor Timur semula direncanakan di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol. Namun, kini lokasi ibu kota diusulkan digeser ke Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur.
"Awalnya memang direncanakan di Singasari, karena ada aset Pemda sekitar 15 hektare dari PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) dari Citra Indah," jelas Beben. Namun, pembangunan ibu kota di Jonggol sulit karena lokasi di sekitarnya sudah banyak dimiliki pihak swasta dan lembaga seperti IPB.
"Lahan 15 hektar itu sudah dipakai buat kuburan 3-4 hektar, sehingga tersisa 11 hektar buat pembangunan kantor pemerintahan. Ini agak sulit," ucapnya.
Sementara di Sukaresmi, lanjut dia, pemerintah Kabupaten Bogor memiliki lahan 63 hektar dari PSU Bukit Jonggol Asri.
"Sukamakmur jauh lebih fleksibel, lahannya luas, kondisi alamnya stabil, sejuk, airnya mudah, dan sejauh ini tidak ada potensi longsor," ucap Beben.
Keuntungan dan Keadilan dalam Pembangunan
Tak hanya itu, keberadaan ibu kota di Sukamakmur juga akan terasa lebih adil bagi warga Bogor Timur. Pasalnya, kawasan Jonggol, Cileungsi dan Gunung Putri sudah cukup maju dengan tumbuhnya berbagai macam perumahan dan industri.
"Kalau ibu kota di Sukamakmur maka pembangunan akan lebih merata. Selain itu, secara historis Sukamakmur kan pemekaran dari Jonggol," imbuhnya.
Beben mengungkapkan secara administratif memang ada Surat Keputusan Musyawarah Desa (SKMD) yang menetapkan Jonggol sebagai calon pusat ibu kota DOB Bogor Timur. Namun, dengan perkembangan kajian dan potensi wilayah yang lebih menjanjikan, ke depan perlu ada SKMD baru sebagai dasar administratif yang mengusulkan Sukaresmi menjadi pusat pemerintahan.
“Kita memfasilitasi para kepala desa dan BPD untuk bermusyawarah di desanya masing-masing agar bisa membuat keputusan baru,” tutur Beben.
Hasil Diskusi di Jonggol
Berdasarkan hasil diskusi di Jonggol, Kamis (22/10/2025), maka muncul dua poin penting. Pertama, usulan perubahan nama dari Kabupaten Bogor Timur menjadi Kabupaten Jonggol karena alasan historis dan identitas. Kedua, titik pusat pemerintahan yang semula di Singasari kini diusulkan pindah ke Sukaresmi.
"Seluruh kepala desa di wilayah Bogor Timur sepakat dan tidak mempermasalahkan lokasi yang diusulkan, selama pemerintah daerah hadir dan berkomitmen mempercepat pembangunan di wilayah timur demi pemerataan dan keadilan," tandas Beben.
