Pemeriksaan Kepulauan Imigrasi Palu terhadap WNA Cina di Dua Perusahaan
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Pungki Handoyo, mengonfirmasi bahwa 11 Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok yang bekerja di dua perusahaan di Kecamatan Palu Utara memiliki status legal. Hal ini disampaikan saat konfirmasi dengan media di kantor Imigrasi Jl Kartini, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Pungki menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh izin yang dimiliki oleh WNA Cina tersebut. Dari total 11 orang, tiga di antaranya bekerja di PT Muzo dan menggunakan Izin Tinggal Terbatas (Itas) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Palu. Sementara itu, delapan orang lainnya bekerja di PT Arasmamulya.
"Di PT Arasmamulya, satu orang merupakan investor, sedangkan tujuh lainnya menggunakan Visa C20," jelas Pungki.
Visa C20 adalah jenis visa kunjungan yang hanya berlaku untuk satu kali masuk ke Indonesia. Visa ini biasanya digunakan untuk kegiatan bisnis atau aktivitas terkait instalasi alat produksi.
Langkah-langkah Pemantauan yang Dilakukan Kantor Imigrasi
Pungki menegaskan bahwa Kantor Imigrasi Palu akan terus memantau keberadaan WNA di wilayah kerjanya. Ia juga meminta masyarakat untuk melaporkan jika menemukan WNA yang tidak memiliki dokumen izin resmi dari Kantor Imigrasi.
"Pemantauan dilakukan secara berkala agar tidak ada pelanggaran hukum terkait keimigrasian," tambahnya.
Hasil Rapat Dengar Pendapat DPRD Sulteng
Laporan mengenai keberadaan WNA Cina di Kecamatan Palu Utara berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh DPRD Sulawesi Tengah bersama masyarakat Nelayan Palu Utara serta perusahaan PT Muzo dan PT Arasmamulya pada Senin, 20 Oktober 2025.
Dalam RDP tersebut, dibahas beberapa isu terkait penggunaan tenaga kerja asing di wilayah tersebut. Masyarakat nelayan mengkhawatirkan dampak dari keberadaan WNA terhadap sumber daya laut dan lingkungan sekitar.
Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Visa C20
Visa C20 dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk keperluan kunjungan bisnis. Visa ini biasanya digunakan oleh pekerja teknis atau profesional yang diperlukan dalam proses instalasi, pemeliharaan, atau pelatihan alat produksi.
Pemilik Visa C20 tidak diperbolehkan bekerja secara tetap di Indonesia. Mereka harus meninggalkan negara setelah masa berlaku visa habis.
Rekomendasi dari Kantor Imigrasi
Selain memastikan keabsahan izin WNA, Kantor Imigrasi Palu juga merekomendasikan kepada perusahaan untuk mematuhi aturan keimigrasian. Perusahaan diwajibkan untuk memastikan bahwa semua WNA yang bekerja di bawah naungan mereka memiliki dokumen yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Pungki juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Departemen Perdagangan, untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi keimigrasian.
Kesimpulan
Dengan adanya pemeriksaan dan pemantauan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Palu, diharapkan keberadaan WNA di wilayah tersebut dapat berjalan secara legal dan transparan. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk aktif memberikan informasi jika menemukan pelanggaran hukum terkait keimigrasian.
