Peraturan Baru di Slovakia: Batas Kecepatan 6 Kilometer Per Jam untuk Pejalan Kaki
BRATISLAVA — Parlemen Slovakia baru-baru ini menyetujui undang-undang yang menetapkan batas kecepatan maksimum sebesar 6 kilometer per jam bagi pejalan kaki. Aturan ini juga berlaku untuk pengguna trotoar lainnya seperti pesepeda, pengguna sepatu roda, hingga skuter listrik. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan keselamatan di trotoar yang semakin padat oleh berbagai jenis pengguna.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Namun, banyak warga menganggap aturan tersebut terlalu ketat dan tidak realistis. Meme-meme bermunculan di media sosial menertawakan ide "pejalan kaki ngebut" dan mempertanyakan apakah warga akan memerlukan SIM untuk berjalan kaki.
Tujuan Keselamatan
Menurut pemerintah, langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko kecelakaan di trotoar yang semakin ramai. Pelanggar aturan kecepatan ini dapat dikenai denda hingga 100 euro (sekitar Rp 1,9 juta), meski otoritas belum menjelaskan bagaimana penegakannya akan dilakukan saat aturan mulai berlaku pada 1 Januari tahun depan.
Namun, berbagai kalangan justru menilai regulasi itu tak masuk akal. Presiden kelompok advokasi pejalan kaki dan pesepeda Cyklokoalicia, Dan Kollar, menegaskan bahwa batas kecepatan yang ditetapkan terlalu rendah untuk kondisi sebenarnya di lapangan.
“Pada kecepatan serendah itu, sulit menjaga keseimbangan, bahkan anak-anak berusia tiga hingga empat tahun yang bersepeda pun biasanya melampauinya,” ujar Kollar kepada AFP. Ia menilai, kebijakan tersebut akan menciptakan situasi yang absurd.
“Undang-undang ini membuat anak-anak akan melanggar hukum setiap hari, dan kita mengajarkan bahwa itu boleh dilakukan,” tambahnya.
Penolakan dari Warga
Kelompok Concerned Mothers juga meminta Presiden Slovakia agar tidak menandatangani undang-undang itu, dengan alasan aturan tersebut justru menimbulkan kebingungan dan tidak menyentuh akar persoalan keselamatan di jalan.
Data kepolisian Slovakia menunjukkan, sepanjang tahun lalu terdapat 67 pejalan kaki serta 22 pesepeda dan pengguna skuter yang meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun, data khusus untuk insiden di trotoar tidak pernah dicatat secara terpisah, sehingga efektivitas pembatasan ini masih diragukan.
Serangkaian Kebijakan Perdana Menteri Baru
Diketahui, sejak Perdana Menteri nasionalis Robert Fico kembali berkuasa pada 2023, Pemerintah Slovakia telah mengesahkan serangkaian perubahan undang-undang besar. Undang-undang tersebut termasuk amandemen konstitusi dan revisi hukum pidana yang dinilai membatasi kebebasan warga. Namun, langkah pemerintah itu kerap memicu protes publik.
Beberapa masyarakat merasa bahwa kebijakan ini terlalu keras dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata. Mereka khawatir aturan ini justru akan mengganggu kehidupan sehari-hari dan menciptakan rasa tidak nyaman bagi pengguna trotoar.
Selain itu, banyak orang juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang terkesan terburu-buru tanpa melibatkan masukan dari berbagai pihak. Mereka berharap pemerintah lebih memperhatikan pendapat masyarakat sebelum mengambil keputusan yang bisa berdampak luas.
Kebijakan ini menjadi sorotan dalam diskusi tentang bagaimana pemerintah harus menyeimbangkan antara keselamatan dan kebebasan warga. Dengan adanya aturan baru ini, masyarakat diharapkan bisa tetap menjaga keselamatan namun tetap memiliki ruang untuk bergerak bebas.
