Rencana Penghentian Impor Solar 2026 dan Peran Kilang Balikpapan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa rencana penghentian impor solar pada tahun 2026 sangat bergantung pada operasional proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki nilai investasi sebesar US$ 7,4 miliar atau setara dengan Rp 126 triliun. Sebagai salah satu proyek besar milik BUMN, RDMP Balikpapan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Menurut Bahlil, jika kilang tersebut tidak beroperasi penuh hingga Maret 2026, maka pada Januari dan Februari masih akan ada sedikit impor solar yang dilakukan. Namun, pemerintah saat ini sedang melakukan perhitungan terkait kebutuhan solar selama dua bulan pertama tahun 2026. Jika pasokan cukup, Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor solar.
Progres Kilang Balikpapan dan Kapasitas Produksi
Pertamina telah berhasil mengoperasikan unit RFCC di Kilang Balikpapan, yang meningkatkan kapasitas produksi menjadi 100 ribu barel per hari. Meskipun begitu, progres pembangunan kilang masih terkendala. Bahlil meminta agar kilang tersebut dapat rampung pada Juni 2025.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan kebijakan bahwa SPBU swasta harus berhenti mengimpor solar mulai tahun 2026. Semua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) harus membeli solar dari kilang dalam negeri.
Proyeksi Surplus Solar dan Kualitas BBM
Ketika kilang RDMP Balikpapan sudah beroperasi penuh, Indonesia diproyeksikan akan memiliki surplus solar sebesar 3–4 juta kiloliter (KL). Selain fokus pada kuantitas, Kementerian ESDM juga sedang menyusun roadmap untuk meningkatkan kualitas solar di Indonesia.
Saat ini, solar yang beredar memiliki angka setana (Cetane Number) CN 51. Pemerintah menargetkan agar kualitas BBM dalam negeri setara dengan standar Euro 5. Untuk mencapai target ini, diperlukan pemutakhiran teknologi kilang. Meski infrastruktur kilang saat ini belum sepenuhnya memadai, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melakukan upaya peningkatan teknologi agar standar lingkungan yang lebih baik dapat tercapai.
Kebijakan Impor Solar untuk Sektor Swasta
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa kebijakan penghentian impor solar 2026 juga berlaku bagi SPBU swasta. Hingga saat ini, banyak data telah masuk terkait rencana impor solar dari pihak swasta. Menurut Laode, jika ingin mendapatkan pasokan solar, perusahaan swasta harus membeli dari produk kilang dalam negeri.
Penyetopan impor solar juga berkaitan dengan implementasi biodiesel B50, yang direncanakan diterapkan pada paruh kedua 2026. Tidak hanya menghentikan impor, pemerintah juga membuka peluang ekspor solar pada tahun depan.
Data Konsumsi Solar dan Potensi Hemat Devisa
Berdasarkan data Kementerian ESDM, jumlah konsumsi solar pada 2025 mencapai 39,15 juta kilo liter. Angka ini terdiri atas produksi 18,56 juta KL, produksi FAME 13,16 juta KL, dan impor sebanyak 4,9 juta KL atau 10,58% dari total kebutuhan.
Sementara itu, di sepanjang 2024, jumlah impor solar mencapai 8,02 juta KL. Implementasi B50 diharapkan bisa menggantikan kebutuhan impor solar pada 2026. Selain itu, penerapan biodiesel juga berpotensi menghemat devisa negara sebesar US$ 10,48 miliar atau Rp 179,3 triliun.
Penghematan devisa tersebut didapat dari pengurangan impor solar setelah program biodiesel diimplementasikan. Secara keseluruhan, penerapan biodiesel telah menghemat devisa sebesar US$ 40,71 miliar dari tahun 2020 hingga 2025.
Komentar
Kirim Komentar