Perkembangan Terbaru Mengenai Kepemilikan Saham Freeport Indonesia
Beberapa waktu terakhir, isu mengenai divestasi saham atau penambahan kepemilikan saham oleh pemerintah Indonesia terhadap PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali menjadi perhatian publik. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memberikan informasi terkini mengenai rencana pemerintah dalam hal ini.
Menurut Andre, pada bulan Oktober 2025 mendatang, Indonesia akan menerima tambahan saham sebesar 10% hingga 12% di PT Freeport Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo. Dalam sebuah kesempatan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPR RI, ia menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menyelesaikan proses penambahan saham tersebut.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Saya ingin memberitahu kepada semua bahwa pada bulan Oktober tahun 2025, sesuai dengan arahan presiden, kita akan mendapatkan tambahan saham Freeport sebesar 10% hingga 12%,” ujar Andre.
Dengan penambahan saham tersebut, Indonesia akan memiliki kepemilikan saham yang melebihi 51%. Jika angka 12% tercapai, maka saham pemerintah bisa mencapai 63%. Ini berarti bahwa mayoritas kepemilikan saham PTFI akan berada di tangan pemerintah Indonesia.
“Jadi jika selama ini kita memiliki 51%, maka pada Oktober 2025 nanti, kepemilikan saham Freeport akan lebih dari 60%. Bisa saja mencapai 61% atau bahkan 63%,” jelas Andre.
Selain itu, Andre juga menyatakan bahwa Freeport wajib hadir dalam RDP yang diadakan oleh DPR, baik oleh Komisi VI maupun komisi lain yang terkait dengan bisnisnya. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi Direktur Utama Freeport untuk tidak menghadiri rapat-rapat tersebut, karena kepemilikan saham jelas milik pemerintah.
“Tidak ada alasan Dirut Freeport tidak datang ke RDP Komisi VI atau rapat lainnya di DPR. Karena jelas, kepemilikan sahamnya adalah pemerintah Republik Indonesia,” tegas Andre.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, keputusan akhir mengenai penambahan saham akan selesai pada Oktober 2025. Ia menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan berbagai tahapan agar proses tersebut dapat selesai tepat waktu.
“Kita sedang melakukan berbagai tahapan. Nanti setelah selesai, kami akan melakukan finalisasi dengan pihak Freeport di awal Oktober,” kata Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian ESDM.
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan bahwa minggu lalu pihaknya telah bertemu dengan Freeport McMoran dan Freeport Indonesia. Pertemuan tersebut membahas mengenai kesepakatan divestasi serta perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI setelah masa berlaku tahun 2041.
“Ibu empat hari lalu saya melakukan rapat dengan Freeport McMoran dan Presiden Freeport Indonesia, Pak Tony. Kami melanjutkan arahan presiden terkait perpanjangan Freeport yang selesai pada 2041,” jelasnya.
Proses ini menjadi penting mengingat potensi besar yang dimiliki oleh Freeport Indonesia dalam sektor pertambangan. Dengan kepemilikan saham yang semakin besar, pemerintah Indonesia berharap dapat memperkuat kontrol atas sumber daya alam negara tersebut.
