Kementerian Sosial dan BPS Ungkap 4,2 Juta Keluarga Tidak Layak Menerima Bantuan Sosial
Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan verifikasi terhadap 18,7 juta keluarga penerima manfaat bantuan sosial (bansos) yang tidak termasuk dalam kategori reguler. Hasil dari verifikasi tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 4,2 juta keluarga dinyatakan tidak layak menerima bansos. Angka ini mencerminkan perubahan signifikan dalam penilaian kelayakan penerima bantuan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, sebanyak 16,8 juta keluarga dinyatakan layak menerima bansos, sementara sisanya tidak memenuhi syarat. "Keluarga penerima manfaat baru sebanyak 18,7 juta telah diverifikasi. Hasilnya, 16,8 juta dinyatakan layak, sedangkan 4,2 juta keluarga dinyatakan tidak layak," ujar Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Jumat malam, 7 November 2025.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa ada kriteria tertentu yang digunakan untuk menentukan apakah suatu keluarga berhak menerima bantuan dari pemerintah. Dia menyebutkan bahwa 4,2 juta keluarga yang dinyatakan tidak layak menerima bansos karena sudah memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik.
Amalia menjelaskan bahwa jika seseorang masuk dalam desil satu hingga empat dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN), tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa mereka telah memiliki pekerjaan yang layak, maka orang tersebut tidak lagi layak menerima bansos. Penentuan kelayakan tersebut dilakukan melalui verifikasi langsung di lapangan.
Pemerintah secara berkala melakukan ground check terhadap keluarga dari desil satu hingga empat untuk menentukan apakah mereka masih layak menerima bansos. Jutaan keluarga yang tidak layak tersebut akan digantikan oleh penerima lain. Amalia menyatakan bahwa pemerintah telah menetapkan sejumlah kriteria untuk menentukan siapa yang berhak mendapat bansos dari kuota pengganti.
"Kami prioritaskan yang lanjut usia tunggal, disabilitas tunggal, keluarga yang tidak memiliki rumah layak huni atau mereka yang tinggal di rumah tidak layak huni," ujar Amalia.
Kriteria Rumah Tidak Layak Huni
Rumah tidak layak huni memiliki beberapa kriteria, seperti lantainya dari tanah, atap dan dinding yang bocor, serta tidak memiliki akses sanitasi dan sumber air minum yang layak. Selain itu, masyarakat yang kepala keluarganya tidak memiliki pekerjaan maupun hanya bekerja serabutan juga akan diprioritaskan untuk mendapat bansos.
Model Pengganti Bansos yang Efektif
Dalam upaya meningkatkan efektivitas bantuan sosial, pemerintah mengembangkan model pemberdayaan sosial sebagai alternatif dari bansos. Model ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan dukungan agar keluarga penerima bisa mandiri dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah.
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:
- Pelatihan keterampilan kerja
- Pendampingan dalam pengelolaan keuangan
- Akses ke pasar dan peluang usaha
Model ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima bantuan sosial.
