Identifikasi Lahan Pertanian yang Rusak Total di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat ini sedang melakukan identifikasi lahan pertanian yang mengalami kerusakan total akibat bencana alam di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari insentif penghapusan tagihan kredit usaha rakyat (KUR) kepada nasabah yang terdampak bencana, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik menjelaskan bahwa prioritas penghapusan KUR daerah bencana diberikan pada sektor pertanian. Hingga saat ini, total penyaluran KUR di bidang pertanian di Aceh, Sumut, dan Sumbar mencapai Rp 11,3 triliun untuk sekitar 75 ribu petani sejak awal tahun hingga awal bulan ini.
"Total penyaluran KUR di daerah yang terkena bencana di Sumatera senilai Rp 4,4 triliun hingga bulan ini. Kami sedang mengidentifikasi lahan pertanian mana yang benar-benar lumpuh untuk dihapuskan tagihannya," ujar Riza kepada sumber berita lokal.
Penghapusan Utang KUR untuk Petani dengan Sawah Tidak Aktif
Riza menekankan bahwa penghapusan utang KUR hanya diberikan kepada debitur yang memiliki sawah yang tidak dapat aktif akibat bencana. Sementara itu, lahan pertanian yang rusak namun masih bisa diaktifkan akan diberikan pilihan restrukturisasi cicilan.
Proses identifikasi sawah yang rusak di daerah bencana masih berlangsung, sehingga pihaknya dapat memastikan besaran nilai KUR yang akan dihapuskan tagihannya pada bulan ini. Menurut Riza, proses ini penting agar insentif hapus tagih KUR tepat sasaran.
Saat ini, proses identifikasi melibatkan 65 pemerintah kabupaten/kota, tiga pemerintah provinsi, 13 lembaga penyalur KUR, dan tiga lembaga penjaminan. Meski demikian, pemerintah belum menentukan waktu pasti untuk proses penghapusan tagihan KUR tersebut.
Proses Mekanisme Hapus Tagih Masih dalam Pembahasan
Mekanisme hapus tagih maupun restrukturisasi KUR di daerah bencana masih dalam tahap pembahasan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Formula hapus tagih KUR sedang kami bicarakan. Insentif ini harus segera dilaksanakan karena menjadi perintah langsung Presiden," kata Riza.
Kerusakan Lahan Sawah Akibat Banjir dan Longsor
Lebih dari seperempat total lahan sawah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi November lalu. Sebagian besar petani di kawasan tersebut diperkirakan tidak akan menikmati panen raya pada April-Mei 2026.
Pemerintah Provinsi Aceh mendata lahan sawah yang rusak akibat bencana mencapai 139.444 hektare. Angka ini hampir 70% dari luas lahan sawah baku 2024 seluas 202.811 hektare.
Ketua Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Aceh Darmawan menyebutkan bahwa bencana tersebut melanda 18 kabupaten/kota dari total 23 kabupaten/kota di Aceh. Ia meyakini petani di Serambi Mekkah tidak akan menikmati panen raya 2026.
"Kami hanya berharap bisa menikmati panen gadu pada Juli-September 2026," ujar Darmawan.
Perkembangan Kerusakan Sawah di Sumatera Barat
Kerusakan sawah terkecil terjadi di Sumatera Barat, yakni seluas 6.749 hektare atau 3,58% dari luas lahan sawah baku. Mayoritas atau 75% dari sawah rusak akibat bencana berada di Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa Aceh menjadi wilayah yang paling terdampak oleh bencana tersebut.
