Pengungkapan Keterlibatan Aparat dalam Penyaluran Bansos untuk Kepentingan Politik
Dalam sebuah dokumenter yang mengangkat isu-isu penting terkait Pilkada 2024, akademisi dan pakar hukum tata negara Feri Amsari menyampaikan dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik. Ia menjelaskan bahwa fenomena ini melahirkan istilah “partai coklat” atau parcok, merujuk pada dominasi kepolisian dalam pelaksanaan program tersebut.
“Penyebaran bansos dilakukan dan dikerjakan oleh kepolisian sehingga kita mengenal istilah partai coklat atau parcok,” ujar Feri dalam dokumenter yang tayang pada 20 Oktober 2025 lalu itu.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Feri menjelaskan empat cara bagaimana dana bansos dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Pertama, distribusi bansos dilakukan menjelang hari H Pilkada. Kedua, melibatkan jajaran kepolisian dari tingkat pusat hingga ke polsek. Ketiga, membungkus penyerahan bansos tersebut dengan operasi yang disebut sebagai cooling system. Keempat, menggunakan seremonial tertentu sebagai momentum khusus agar pembagian bansos terlihat punya alasan.
Dasar Data Bawaslu dan Polri
Menurut Feri, pembagian bansos tersebut meluas ke berbagai daerah di Indonesia dengan dasar data Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) yang diterbitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Catatan Feri menunjukkan bahwa pada Pilkada lalu, Bawaslu mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu dalam hal ini Pilkada 2024.
“Indeks kerawanan Pilkada ini memuat berbagai daerah-daerah yang dianggap rawan atau berpotensi rawan dalam tingkatan tertentu. Penentuan status rawannya sebuah daerah Pilkada itu dilakukan Bawaslu, tentu saja juga melibatkan Sentra Gakkumdu yang di dalamnya ada kepolisian dan kejaksaan,” kata dia.
Feri menunjukkan peta hasil IKP Bawaslu dan kepolisian yang menandai daerah-daerah rawan dengan warna merah dan hitam. Jika daerahnya sama antara Indeks Kerawanan versi Bawaslu dan kepolisian, maka warnanya akan merah-hitam. Sementara kalau daerahnya hanya versi kepolisian, diwarnakan warna hitam. Gambaran ini menjelaskan bahwa daerah yang rawan akan semakin luas.
Operasi Cooling System sebagai Pencegahan Konflik
Kepolisian, kata Feri, kemudian menggunakan data tersebut sebagai dasar untuk menggelar cooling system atau operasi pencegahan konflik. Menurut Feri, cooling system ini dianggap sebagai program yang baik untuk meredam konflik yang terjadi, yang dilakukan oleh kepolisian. Tujuannya menurut polisi baik sekali, karena berupaya mencegah proses keributan karena diduga itu berpotensi rawan karena alasan SARA.
Namun, Feri menggarisbawahi bentuk nyata dari operasi itu justru berupa pembagian bansos, padahal bukan merupakan kewenangan kepolisian. Di lapangan, salah satu bentuk operasi cooling system ini berupa tentu saja pembagian bantuan sosial. Padahal kita ketahui pembagian bantuan sosial seperti ini sudah pasti bukan tugas dan kewenangan kepolisian, melainkan kewenangan kementerian atau dinas sosial.
Operasi Cooling System Terjadi Hampir di Seluruh Wilayah
Dia menyebut kegiatan tersebut berlangsung di banyak wilayah. Pembagian bansos sebagai bagian dari operasi cooling system terjadi hampir di seluruh wilayah dengan mempertimbangkan indeks kerawanan Pilkada itu. Dalam penelitiannya, Feri memaparkan tiga contoh provinsi yakni Banten, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah.
Di Banten, pembagian bantuan sosial berlangsung dari tanggal 22–25 Juni yang melibatkan polda dan polres di berbagai daerah di Banten. Siklus pembagian bansos dari tanggal 25 Juni menuju hari H Pilkada, pembagian bansos oleh pihak kepolisian berlangsung kian intens menuju hari H Pilkada. Bisa disimak, di bulan Oktober terjadi upaya peningkatan pembagian bansos.
Di Kalimantan Timur, terjadi pembagian bansos dimulai dari tanggal 25 Juni melibatkan berbagai pihak kepolisian dari tingkat provinsi hingga daerah. Juga sangat intens terjadi, bisa dilihat dari data proses pembagian bansos ini semua melibatkan kepolisian dan juga semakin intens menuju hari H Pilkada. Polanya sama.
Daerah-Daerah yang Disoroti Dimenangkan oleh Partai Presiden
Feri kemudian menyoroti Jawa Tengah yang disebut memiliki pola berbeda. Di Jawa Tengah, proses pembagian bansos berlangsung lebih cepat, dimulai pada bulan Maret tanggal 28, lebih dulu satu bulan daripada provinsi dan daerah lain. Yang menarik adalah terlibatnya Kapolda Jawa Tengah ketika itu yaitu Irjen Ahmad Lutfi. Pembagian terjadi dan luar biasa prosesnya.
Pada tanggal 11 Juni 2024, Ahmad Lutfi masih memberikan bansos di sekitar tanggal ini. Masih memberikan bansos hingga tanggal ini. Dan kemudian dia menyebut operasi cooling system-nya itu sebagai operasi yang melibatkan tiga pilar, yaitu kepolisian, militer, dan ASN.
Setelah Ahmad Lutfi ditarik ke pusat dan mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah, pembagian bansos disebut tetap berlanjut oleh aparat di bawahnya. Meskipun sudah mencalonkan dan tidak melakukan pembagian bansos, teman-teman pihak kepolisian tetap memberikan bantuan bansos hingga kemudian hari H Pilkada berlangsung.
Feri menutup penjelasannya dengan menyebut bahwa daerah-daerah yang disoroti dalam penelitian itu seluruhnya dimenangkan oleh partai presiden. Khusus untuk Pak Ahmad Lutfi, dukungan dari Presiden Prabowo bahkan diwujudkan dengan penyampaian terbuka dukungan terhadap Kapolda Ahmad Lutfi di rumah Presiden Joko Widodo. Ketiga daerah itu dimenangkan oleh Partai Presiden, yaitu Partai Gerindra.
