aiotrade,
JAKARTA - Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan pemberlakuan status darurat ekonomi dan pencabutan subsidi bahan bakar. Langkah ini menjadi perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi yang selama lebih dari dua dekade dijalankan secara sosialis. Penetapan ini dilakukan sebagai respons terhadap inflasi yang telah melampaui angka 20%.
Paz menyatakan bahwa penghapusan subsidi yang tidak efektif bukan berarti meninggalkan rakyat, tetapi lebih menekankan pada pentingnya ketertiban, keadilan, serta redistribusi sumber daya yang transparan. Menurutnya, langkah ini akan memberikan tambahan sumber daya fiskal yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Kebijakan baru ini langsung memicu lonjakan harga bensin sebesar 86% dan solar lebih dari 160%, yang menjadi penyesuaian harga energi terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Harga baru tersebut akan berlaku selama enam bulan sebelum dievaluasi kembali.
Beberapa SPBU di Kota La Paz dilaporkan menghentikan penjualan sementara karena lonjakan permintaan. Pengendara bergegas untuk membeli bahan bakar bersubsidi setelah pengumuman tersebut. Sebelumnya, Bolivia dikenal memiliki salah satu harga bahan bakar bersubsidi termurah di kawasan. Namun, penurunan produksi gas alam telah menguras cadangan devisa negara, menyebabkan kelangkaan bahan bakar dan dolar AS, serta menekan pertumbuhan ekonomi.
Pemangkasan subsidi tersebut diiringi dengan beberapa langkah perlindungan sosial. Salah satunya adalah kenaikan upah minimum sebesar 20% tahun depan, yang akan mencapai 3.300 boliviano atau sekitar US$479. Program Renta Dignidad—tunjangan bagi warga lanjut usia tanpa pensiun—akan naik sebesar 150 boliviano (US$22), sedangkan bonus sekolah bagi siswa sekolah negeri akan naik 100 boliviano (US$15). Kedua kenaikan tersebut setara dengan 50% dari nilai sebelumnya.
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan program bantuan tunai luar biasa bagi keluarga paling rentan. “Ini bukan hanya bantuan sosial. Ini adalah dukungan bagi keluarga yang telah hancur,” ujar Paz. Ia menyiratkan bahwa kondisi tersebut merupakan dampak dari kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Dekret tersebut juga memberi kewenangan kepada bank sentral untuk mengamankan jalur pembiayaan likuiditas, merevisi regulasi internal, menerbitkan instrumen keuangan eksternal, melakukan lindung nilai valuta asing, serta menjalankan skema pertukaran mata uang (currency swap) guna menstabilkan neraca pembayaran. Opsi ini baru-baru ini dibahas dengan pejabat Amerika Serikat di Washington.
Selain itu, Paz mengumumkan program untuk mendorong dan melindungi investasi domestik maupun asing. Program ini memberikan jaminan stabilitas hukum dan perpajakan hingga 15 tahun. Keputusan ini mencakup kepastian bahwa perubahan regulasi di masa depan tidak akan berlaku bagi investasi yang dilindungi tanpa persetujuan eksplisit dari investor.
Dekret tersebut juga menginstruksikan bank sentral untuk beralih ke rezim nilai tukar baru. Hal ini berpotensi mengakhiri sistem kurs tetap yang berlaku sejak 2011. Selama ini, nilai tukar boliviano dipatok di level 6,96 per dolar AS, jauh di bawah kurs pasar paralel yang mendekati 10 boliviano per dolar.
