Evaluasi Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bogor
Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Evaluasi ini dilakukan karena hingga 5 Desember 2025, serapan anggaran Dinas PUPR baru mencapai 37,43 persen. Evaluasi ini direncanakan dilaksanakan pekan depan untuk memastikan pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih optimal.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menjelaskan bahwa tujuan dari evaluasi ini adalah memastikan semua pekerjaan yang sedang berlangsung di lapangan diikuti dengan pengajuan administrasi pencairan keuangan. "Kita akan mengadakan evaluasi kembali minggu depan," ujar Ajat di Cibinong, Kamis.
Ajat menambahkan bahwa meskipun progres fisik proyek berjalan cukup baik, serapan anggaran masih belum lancar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kegiatan yang belum diajukan pembayarannya oleh penyedia maupun perangkat teknis. "Kalau progres fisik bagus, cuma keuangan belum karena banyak yang belum pengajuan," katanya.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran per SKPD yang dirilis oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, DPUPR baru menyerap Rp334,25 miliar dari total alokasi sebesar Rp893,08 miliar pada tahun 2025. Sisa anggaran yang belum terserap mencapai Rp558,83 miliar.
Serapan anggaran DPUPR menjadi yang terendah dibandingkan perangkat daerah lainnya. Beberapa SKPD lain menunjukkan realisasi anggaran yang jauh lebih tinggi, seperti BPKAD dengan 93,82 persen, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 87,72 persen, Satpol PP dengan 87,13 persen, dan Bakesbangpol dengan 86,40 persen.
Tantangan dalam Serapan Anggaran
Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran Dinas PUPR antara lain:
- Keterlambatan pengajuan administrasi – Banyak kegiatan yang belum diajukan pembayarannya oleh penyedia maupun perangkat teknis.
- Kurangnya koordinasi – Terdapat ketidaksesuaian antara progres fisik dan proses administrasi pencairan dana.
- Kemacetan birokrasi – Proses pengajuan dan persetujuan sering kali memakan waktu yang cukup lama.
Langkah Perbaikan yang Direncanakan
Untuk meningkatkan serapan anggaran, pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain:
- Evaluasi berkala – Menjadwalkan evaluasi rutin untuk memastikan kinerja Dinas PUPR sesuai target.
- Peningkatan koordinasi – Meningkatkan komunikasi antara Dinas PUPR dengan instansi terkait agar proses administrasi lebih cepat.
- Pelatihan dan pemantauan – Memberikan pelatihan kepada petugas terkait prosedur pengajuan dan pencairan dana, serta memperketat pemantauan proyek.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan serapan anggaran Dinas PUPR dapat meningkat secara signifikan dan mendekati target yang ditetapkan. Evaluasi yang dilakukan pekan depan menjadi langkah awal untuk memastikan keberhasilan penyerapan anggaran di masa mendatang.
