Pemkab Bojonegoro Percepat Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi produktif masyarakat, mulai dari unit usaha kecil hingga rumah tangga. Dengan tujuan memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa, Pemkab Bojonegoro telah melakukan berbagai langkah untuk memfasilitasi pembentukan koperasi desa.
Saat ini, total 430 desa dan kelurahan di Bojonegoro telah difasilitasi pembentukan koperasi desa lengkap dengan legalitas berbadan hukum. Namun hingga awal November 2025, baru 3 KDMP yang tercatat telah aktif beroperasi. Sementara itu, sebanyak 82 koperasi lainnya masih dalam tahap merintis dan persiapan pembentukan gerai atau kantor operasional.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono menegaskan bahwa pemkab berkomitmen penuh untuk mensukseskan program ini. Menurutnya, pelaksanaan KDMP bukan sekadar untuk menggugurkan kewajiban dari pemerintah pusat, melainkan sebagai instrumen strategis dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi warga desa.
“Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan program pemerintah pusat. Tentu kami berkomitmen untuk mensukseskan program ini. Harapannya, koperasi desa dapat menumbuhkan ekonomi kerakyatan secara nyata di tingkat desa,” ujar Wahono saat dijumpai aiotrade membuka acara retret pegawai PDAM di Makodim 0813 Bojonegoro, Jumat (7/11/2025).
Wahono juga mendorong perangkat desa dan pengurus koperasi untuk aktif melakukan konsolidasi, pendampingan, serta edukasi kepada masyarakat. Baginya, keberhasilan KDMP sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi warga dalam mengelola usaha bersama.
“Kami terus mendorong pemerintah desa agar segera mengaktifkan koperasinya,” tambahnya.
Menghadapi Tantangan
Meski demikian, Wahono tak menampik bahwa implementasi KDMP masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah akses permodalan bagi koperasi yang baru berdiri. Sejurus dengan hal itu, Pemkab Bojonegoro masih menunggu petunjuk teknis (juknis) lanjutan dari pemerintah pusat terkait skema pembiayaan.
“Untuk modal, kita masih menunggu juknisnya seperti apa. Yang jelas Pemkab Bojonegoro mendukung penuh,” tegasnya.
Sesuai target pemerintah pusat, program KDMP di Bojonegoro ditargetkan agar seluruh koperasi yang telah dibentuk memiliki gerai pelayanan secara penuh pada Maret 2026. Jika target ini tercapai, Bojonegoro akan menjadi salah satu daerah dengan jaringan koperasi desa terluas di Jawa Timur.
Visi Ke depan
Ke depan, KDMP diharapkan mampu mengelola berbagai unit usaha produktif, mulai dari kebutuhan dasar masyarakat (sembako dan pangan lokal), layanan simpan pinjam sehat, hingga pengembangan usaha pertanian dan pengembangan produk UMKM lokal desa.
Dengan dukungan penuh dari Pemkab Bojonegoro, KDMP diharapkan bisa menjadi salah satu ikon keberhasilan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
