Progres Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat di Tunggorono
Pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di kawasan bekas Terminal Barang Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang telah melakukan koordinasi dengan pemilik lahan dan mendapatkan respons positif dari masyarakat setempat.
Sebanyak 11 warga yang memiliki 10 bidang tanah di sekitar lokasi menyatakan kesediaan untuk melepas aset mereka. Dukungan ini diberikan setelah serangkaian pertemuan yang dilakukan bersama pemerintah desa dan Dinas Sosial (Dinsos) Jombang. Mereka berharap nilai ganti rugi dihitung sesuai standar resmi pemerintah.
Kepala Bidang Linjamsos Dinsos Jombang, Albarian Risto Gunarto menjelaskan bahwa masyarakat secara umum mendukung rencana pembangunan tersebut. Namun, mereka meminta agar harga yang ditetapkan nanti memperhatikan hasil appraisal. “Warga pada prinsipnya mendukung penuh. Mereka hanya meminta harga yang ditetapkan nanti memperhatikan hasil appraisal,” ujar Risto saat dikonfirmasi.
Saat ini, pemerintah sedang menyelesaikan kajian teknis. Dinsos sedang merampungkan penyusunan Feasibility Study (FS) serta Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPPT). Keduanya menjadi syarat sebelum Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan penetapan lokasi (penlok).
Menurut Risto, surat permohonan pengukuran ulang sudah dilayangkan ke BPN pada 11 September lalu. Jawaban resmi dari lembaga tersebut nantinya akan menjadi dasar kuat penetapan lokasi. Jika penlok sudah terbit, tim appraisal baru dapat turun untuk menaksir nilai ganti rugi lahan warga. Pemkab optimistis tidak ada hambatan berarti dalam proses ini.
Harapan besar adalah pembangunan Sekolah Rakyat di Tunggorono dapat segera dimulai agar fasilitas pendidikan tersebut cepat dimanfaatkan masyarakat. Ia menegaskan seluruh tahapan akan dijalankan transparan sesuai aturan Kementerian ATR/BPN. “Kami menargetkan penyusunan FS dan DPPPT selesai pekan depan. Setelah itu, proses hukum dan administrasi bisa segera berjalan,” pungkasnya.
Program Sekolah Rakyat di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang sudah berjalan. Pemda sangat serius menyukseskan program ini ke arah yang lebih luas. SKB Mojoagung hanya akan menjadi tempat sementara berlangsungnya Sekolah Rakyat, sembari menunggu kesiapan tempat pasti yang disiapkan di kawasan Terminal Barang Tunggorono.
Rencana pengadaan lahan tambahan guna mendukung keberadaan Sekolah Rakyat di kawasan Terminal Barang Tunggorono kini digodok serius. Pemda bakal membeli lahan seluas hampir 2 hektare yang berada di sisi Selatan terminal tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo mengungkapkan bahwa kebijakan ini muncul berdasarkan arahan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Menurutnya, dari total lahan eksisting seluas 5,1 hektare, Kemensos menyarankan pemerintah daerah menambah luasan lahan agar kegiatan pendidikan masyarakat dapat berkembang lebih optimal.
“Lahan tambahan seluas sekitar 1,8 hektare yang berada di sekitar terminal itu merupakan milik warga, dan kita sedang dalam tahap mematangkan rencana pengadaannya,” ucap Agus.
Langkah strategis ini telah masuk dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Pengajuan anggaran telah dilakukan, dan untuk rincian pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial (Dinsos) Jombang. Total anggaran yang disiapkan untuk mendukung pengadaan lahan dan kebutuhan teknis lainnya hampir Rp 18 miliar. Rinciannya, sekitar Rp 8,86 miliar dialokasikan untuk pembelian tanah, sementara lebih dari Rp 9,12 miliar digunakan untuk proses pengurugan lahan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!