Pemkab Kotim Manfaatkan Aset Kosong Jadi Pendapatan Daerah Baru

Pemkab Kotim Berupaya Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sedang mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum digunakan secara optimal. Tanah maupun bangunan milik pemerintah yang terbengkalai akan dialihkan melalui sistem penyewaan. Langkah ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kotim, Ramadansyah, menjelaskan bahwa regulasi terkait penyewaan aset daerah sedang dalam proses penyusunan dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup). Aturan ini akan menjadi dasar hukum dan pedoman agar pengelolaan aset dapat lebih transparan dan efektif.

“Daripada hanya terbengkalai, lebih baik dimanfaatkan. Pemerintah bisa memperoleh tambahan pendapatan, sementara masyarakat mendapat ruang untuk kegiatan ekonomi,” ujarnya.

Ramadansyah menekankan bahwa penetapan nilai sewa tidak dilakukan sembarangan. Setiap tahun akan dibentuk tim appraisal yang bertugas menilai aset agar harga sewa tetap wajar, adil, dan tidak memberatkan pihak penyewa. Hal ini dilakukan untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Sebelumnya, keterbatasan regulasi membuat aset daerah hanya bisa dipinjamkan antarinstansi pemerintah. Namun, saat ini pihak di luar pemerintahan, baik swasta maupun organisasi masyarakat, wajib menyewa bila ingin menggunakan aset tersebut. Dengan adanya Perbup ini, diharapkan ada kejelasan aturan sekaligus peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini lebih baik dibanding harus menambah beban pajak baru,” tambahnya.

Selain itu, Bupati Kotim tetap berwenang memberikan kebijakan keringanan sewa jika ada alasan tertentu yang dinilai mendesak. Fleksibilitas ini diharapkan bisa menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kepentingan daerah.

Penyewaan aset juga dinilai memiliki manfaat lain, yaitu mengurangi beban pemeliharaan pemerintah terhadap tanah dan bangunan yang selama ini tidak terkelola. Dengan demikian, aset tidak lagi sekadar menjadi angka di neraca, melainkan benar-benar bermanfaat.

Manfaat Penyewaan Aset Daerah

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penyewaan aset daerah antara lain:

• Peningkatan PAD: Penyewaan aset menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat meningkatkan PAD daerah.
• Optimalisasi Aset: Aset yang selama ini tidak digunakan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi atau kebutuhan masyarakat.
• Transparansi Pengelolaan: Regulasi yang jelas membantu menjaga transparansi dalam pengelolaan aset.
• Pengurangan Beban Pemeliharaan: Dengan adanya penyewa, pemerintah tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan dana untuk pemeliharaan aset.
• Mendorong Kegiatan Ekonomi: Masyarakat dan pelaku usaha dapat memanfaatkan aset daerah untuk kegiatan ekonomi yang lebih luas.

Proses Penilaian Sewa

Proses penilaian sewa dilakukan oleh tim appraisal yang terdiri dari para ahli dan profesional. Tim ini akan mengevaluasi kondisi aset, lokasi, serta potensi pemanfaatannya. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar dalam menentukan harga sewa yang wajar dan sesuai dengan standar pasar.

Tim appraisal juga akan melakukan evaluasi berkala setiap tahun untuk memastikan bahwa harga sewa tetap relevan dan tidak mengganggu pihak penyewa. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan program penyewaan aset.

Tantangan dan Solusi

Meskipun penyewaan aset memiliki banyak manfaat, beberapa tantangan juga perlu dihadapi. Misalnya, masalah dalam pengelolaan data aset, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban, serta kendala dalam pengawasan dan pengendalian.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah akan melakukan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, penguatan kapasitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan aset juga akan dilakukan agar semua pihak dapat bekerja secara efektif dan akuntabel.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyewaan aset daerah dapat menjadi solusi yang efektif dalam memaksimalkan potensi aset yang ada, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah.