Pemkab Tangerang Dorong Koperasi Desa Jadi Mesin Ekonomi Rakyat

Peran Koperasi dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid menekankan pentingnya penguatan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang dimulai dari tingkat desa. Menurutnya, koperasi bukan hanya menjadi lembaga simpan pinjam, tetapi juga menjadi wadah yang mampu memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat, membuka peluang kerja, serta meningkatkan kesejahteraan.

“Koperasi harus menjadi tuntunan nyata bagi pembangunan bangsa. Dari desa inilah ekonomi kerakyatan dibangun agar masyarakat tidak selalu bergantung ke kota. Jika desa kuat, maka masyarakat akan lebih sejahtera,” ujarnya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Perkoperasian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Ia juga menekankan bahwa keikhlasan dan ketulusan merupakan kunci dalam mengelola koperasi. Pemerintah daerah terus berkomitmen memberikan dukungan baik melalui akses pembiayaan, pendampingan, maupun penyediaan ruang desa sebagai kantor koperasi sementara.

“Meski anggaran terbatas, bila dikelola dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, insyaAllah akan selalu ada jalan. Pemkab Tangerang menyiapkan berbagai sumber, baik dari UPTD dana bergulir maupun CSR, untuk memastikan Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan optimal dan tidak stagnan,” jelasnya.

Bupati berharap kegiatan Bimtek ini mampu memperkuat peran koperasi desa sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan kelembagaan yang sehat, transparan, dan berdaya saing.

Tujuan dan Peserta Bimtek Perkoperasian

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, Rd. Anna Ratna Maemunah, menjelaskan bahwa kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengawas koperasi, terutama dalam hal tata kelola, akuntabilitas, serta pemanfaatan dana bergulir.

“Jumlah peserta sebanyak 137 orang yang terdiri dari seluruh Ketua Pengawas KDKMP dan KKMP se-Kabupaten Tangerang. Narasumber berasal dari berbagai instansi, mulai dari Dinas Koperasi, BRI, Ikatan Notaris Indonesia, Perum Bulog, Pertamina Patra Niaga, Telkom Indonesia, hingga PKN STAN. Bimtek dilaksanakan satu hari penuh dengan metode materi, diskusi, dan tanya jawab,” tutup Anna.

Fokus pada Penguatan Kompetensi dan Akuntabilitas

Bimtek yang diadakan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang tata kelola koperasi, tetapi juga memastikan bahwa pengawas koperasi memiliki kemampuan dalam mengelola dana secara akuntabel dan transparan. Hal ini sangat penting karena koperasi desa sering kali menjadi pusat aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat.

Beberapa aspek yang dibahas dalam Bimtek antara lain:

• Pengelolaan Dana Bergulir: Peserta diajarkan bagaimana mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lain secara efisien dan berkelanjutan.
• Tata Kelola Koperasi: Pentingnya sistem tata kelola yang baik untuk memastikan koperasi berjalan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
• Akuntabilitas: Bagaimana menjaga transparansi dalam penggunaan dana dan laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan atau penyalahgunaan.
• Peningkatan Daya Saing: Melalui pelatihan dan pembelajaran, koperasi bisa menjadi lebih kompetitif dalam pasar lokal maupun nasional.

Peran Lembaga dan Instansi Terkait

Selain dari Dinas Koperasi, para narasumber juga berasal dari berbagai instansi seperti BRI, yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan keuangan kepada koperasi. Ikatan Notaris Indonesia juga turut berkontribusi dalam memberikan pemahaman tentang legalitas dan regulasi yang berlaku. Sementara itu, Perum Bulog, Pertamina Patra Niaga, dan Telkom Indonesia memberikan perspektif dari sektor pangan, energi, dan teknologi informasi.

Selain itu, PKN STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) juga turut menyumbangkan ilmu tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan yang relevan dengan kebutuhan koperasi.

Kesimpulan

Kegiatan Bimtek Perkoperasian ini menjadi langkah penting dalam membangun koperasi desa yang tangguh dan berkelanjutan. Dengan penguasaan kompetensi yang lebih baik, pengawas koperasi akan mampu menjalankan tugasnya dengan lebih baik, sehingga koperasi desa dapat menjadi mitra utama dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan akan semakin berkembang dan masyarakat akan lebih mandiri serta sejahtera.