Pemkot Tangsel Buka Suara Soal Anggaran Perjalanan Dinas Rp 117 Miliar

Penjelasan Pemkot Tangsel Mengenai Anggaran Perjalanan Dinas Tahun 2024

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memberikan penjelasan terkait anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 117 miliar yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap berbagai pertanyaan dan kritik yang muncul dari masyarakat.

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, menjelaskan bahwa anggaran tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi dirinya atau wakilnya, tetapi juga dialokasikan ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, dan kelurahan. Ia menegaskan bahwa anggaran perjalanan dinas mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Perjalanan dinas ini bukan hanya ada di satu unit kerja. Ada di bagian umum, di semua kecamatan, dan di semua perangkat daerah. Totalnya ada 34 perangkat daerah, 7 kecamatan, dan 54 kelurahan,” ujar Benyamin saat memberikan keterangan di Rumah Dinas Wali Kota Tangsel, Serpong, Selasa (23/9/2025).

Menurut Benyamin, nilai perjalanan dinas sebesar Rp 117 miliar itu hanya sekitar 2,4 persen dari total anggaran belanja daerah. Anggaran ini digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sepanjang tahun. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 523 kegiatan pelatihan, termasuk pelatihan kader kesehatan dan pelatihan lain di dinas-dinas teknis. Biaya transportasi peserta pelatihan juga masuk dalam komponen perjalanan dinas.

Selain itu, perjalanan dinas juga digunakan untuk kunjungan kerja pejabat, baik di dalam maupun luar daerah. Biaya perjalanan tersebut sudah diatur berdasarkan standar harga satuan yang ditetapkan pemerintah daerah. Contohnya, jika Wali Kota melakukan kunjungan ke Kecamatan Pondok Aren, biayanya sekitar Rp 120.000. Sementara untuk kunjungan ke luar daerah, biayanya sedikit lebih tinggi, sekitar Rp 200.000 hingga Rp 300.000.

Benyamin menambahkan bahwa sebagian kegiatan perjalanan dinas juga dilakukan di hotel-hotel yang ada di Tangsel. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat okupansi dan omzet pelaku usaha hotel lokal.

“Jadi Rp 117 miliar ini bukan untuk kepentingan pribadi saya atau Pak Wakil, tetapi tersebar luas untuk mendukung program kerja sekaligus kegiatan masyarakat,” jelasnya.

Sebelumnya, aktris Leony mengkritik perbandingan anggaran perjalanan dinas dengan pemeliharaan infrastruktur. Dalam laporan tersebut, anggaran perjalanan dinas mencapai Rp 117 miliar, sementara pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi hanya mendapat Rp 731 juta. Ketimpangan ini dianggap tidak masuk akal. Leony menilai perawatan fasilitas umum seharusnya lebih diprioritaskan karena menyangkut langsung kesejahteraan warga.

“Nah, uang pajak dari rakyat untuk rakyat kan berarti ini ya, beban pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi Rp 731 juta aja ceunah,” tulis Leony di media sosial.

Ia juga menyampaikan bahwa mungkin di Tangsel tidak banyak jalan rusak, sehingga biaya pemeliharaan selama setahun hanya sebesar itu. Unggahan tersebut mendapat respons warganet yang senada, banyak yang menyindir besarnya anggaran mobilitas pejabat dibandingkan kebutuhan nyata warga di lapangan.

Penjelasan dan Pertimbangan Terkait Anggaran

Anggaran perjalanan dinas yang besar memang menjadi topik yang sering dikaji secara mendalam. Di sisi lain, pemerintah daerah harus memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu mendukung program kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan anggaran antara lain:

• Kepatuhan terhadap aturan: Setiap pengeluaran harus sesuai dengan regulasi yang berlaku.
• Transparansi: Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan.
• Prioritas kebutuhan: Penggunaan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan yang mendesak dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
• Partisipasi masyarakat: Masyarakat bisa menjadi bagian dari proses evaluasi dan pengawasan anggaran.

Dengan demikian, anggaran perjalanan dinas yang besar perlu dijelaskan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kritik yang tidak perlu.