Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah mengambil langkah penting dalam memperluas akses pendidikan dengan memberikan layanan sekolah swasta secara gratis. Awalnya, sebanyak 40 sekolah swasta di Jakarta mulai menerima program ini pada tahun ajaran 2025-2026. Namun, rencana pengembangan program ini akan terus berkembang hingga mencapai jumlah 103 sekolah pada tahun ajaran 2026-2027.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta, Nahdiana, menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 40 sekolah swasta yang berhak mendapatkan layanan gratis dari pemerintah. Ia menambahkan bahwa penambahan jumlah sekolah tersebut akan dilakukan bertahap agar bisa mencapai target 103 sekolah pada tahun ini.
"Kami tambah 63 sekolah. Sekarang ini kan 2026 jadi 103 jumlahnya. Kan yang 40 yang awal," ujarnya saat berada di Kantor Disdik Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Menurut informasi yang diberikan oleh Nahdiana, program sekolah swasta gratis ini telah berjalan sejak awal tahun ajaran 2025-2026. Pada tahap awal, sebanyak 40 sekolah swasta telah mendapatkan bantuan dari Pemprov Jakarta. Namun, untuk tahun ajaran baru 2026-2027, jumlah sekolah yang menerima bantuan tersebut akan meningkat menjadi 103 sekolah.
Salah satu kepala sekolah yang terlibat dalam program ini menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Menurutnya, program ini sangat membantu karena mayoritas siswa di sekolah tersebut berasal dari kalangan menengah ke bawah.
"Saya merasa mendapat seperti durian runtuh, Pak. Karena kondisi anak-anak kami memang dari menengah ke bawah," kata Kepala Sekolah SD Bhakti Luhur saat berbincang dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam kegiatan buka puasa bersama di Kantor Disdik Jakarta itu.
Ia juga menilai bahwa program ini memberikan manfaat besar bagi para siswa. Salah satunya adalah tidak adanya lagi kekhawatiran terkait iuran bulanan. Di sisi lain, gaji guru-guru juga mengalami kenaikan karena sekolahnya digratiskan oleh Pemprov Jakarta.
Namun, ia juga menyampaikan beberapa kritik terkait pelaksanaan program. Salah satunya adalah kebijakan pencairan dana dari Disdik Provinsi Jakarta yang dilakukan setiap enam bulan. Hal ini membuat pihak sekolah sering kali ditagih oleh guru-guru terkait pembayaran gaji mereka.
"Alhamdulillah pada dasarnya saya bersyukur dengan mendapat program SSG (sekolah swasta gratis) ini, yang tadi saya awalnya saya katakan seperti durian runtuh, karena saya mendapat banyak azas manfaat. Namun, dalam pelaksanaan pencairannya jangan enam bulan, Bu. Saya bingung. Anak murid, anak buah saya nagih terus," ujarnya di hadapan Nahdiana.
Ia meminta agar Disdik dapat melakukan pencairan dana setiap tiga bulan sekali. Dengan demikian, guru-guru tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menerima gaji mereka.
"Kalau bisa, ya jangan eh tiap bulan, tapi tiga bulan lah gitu. Jadi ada rasa lapang, lapangnya juga, Pak," katanya.
Pramono Anung yang hadir dalam acara tersebut langsung mendengarkan keluhan dari kepala sekolah tersebut. Ia kemudian meminta Disdik untuk segera menindaklanjuti masukan tersebut.
"Bu Nana (Kadisdik), Pak Joko (Wakadisdik), harap didengerin nih, tiga bulan," ujarnya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar