SEMARANG, aiotrade–
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah secara resmi menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan, agraria, dan penataan ruang. Penandatanganan dilakukan di aula Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah, Semarang, pada Senin (20/10/2025).
Dalam kesepakatan tersebut, disepakati bahwa sebanyak 240 bidang tanah dengan total luas 112.135 hektare akan disertifikasi sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sertifikasi ini akan dilakukan di tiga kabupaten, masing-masing terdapat 80 bidang tanah di Cilacap, Blora, dan Wonosobo.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Secara detail, alokasi luas LP2B yang akan disertifikasi adalah sebagai berikut:
Cilacap: 53.000 hektare
Blora: 48.967 hektare
* Wonosobo: 10.168 hektare
Total luasan LP2B tersebut mencakup 11,36 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) di Jawa Tengah yang mencapai 987.468 hektare.
Kesepakatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemprov Jateng dan para bupati terkait. Langkah ini dianggap sebagai upaya konkret dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memperkuat tata kelola aset dan investasi daerah.
Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah, Lampri, menegaskan pentingnya menjaga status LP2B agar tidak dialihfungsikan demi keberlangsungan produksi pangan di daerah.
“LP2B ini memang tidak boleh dialihfungsikan, karena terkait langsung dengan ketahanan pangan berkelanjutan. Oleh karena itu, lahan tersebut harus kita pertahankan sebagai lahan olahan pangan yang berkelanjutan,” ujar Lampri dalam keterangan tertulis.
Selain LP2B, kerja sama ini juga mencakup pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Klaten. Selain itu, dilakukan sertifikasi 52 bidang aset Pemprov Jateng di enam kabupaten, yaitu Sragen, Kudus, Banjarnegara, Tegal, Pemalang, dan Cilacap.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa sertifikasi tanah merupakan elemen penting dalam menciptakan kepastian hukum, baik untuk masyarakat maupun bagi investor.
“Jawa Tengah itu diapit Jawa Barat dan Jawa Timur. Kalau kita kuat dalam tata ruang dan pertanahan, investasi pasti datang,” ujar Luthfi.
Luthfi juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara sektor pangan dan industri, mengingat kontribusi Jawa Tengah terhadap produksi pangan nasional yang signifikan.
“Jawa Tengah menyumbang sekitar 16,5 persen atau hampir 11 juta ton gabah nasional. Maka, sektor pangan dan industri harus berjalan seimbang,” katanya.
Menjelang akhir 2025, Luthfi meminta seluruh kepala daerah di Jateng untuk segera merampungkan rencana kawasan industri di masing-masing wilayah.
“Saya minta para bupati dan wali kota untuk segera mengajukan rencana kawasan industri. Sistemnya harus one gate service, perizinan mudah, lahan siap pakai, dan semuanya terintegrasi,” tegasnya.
