Kerja Sama Pemprov Jateng dan BPN untuk Menjaga Ketahanan Pangan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat melakukan penandatanganan nota kesepakatan terkait sinergi penyelenggaraan urusan pertanahan, agraria, dan penataan ruang. Acara ini dilaksanakan di aula Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah, Kota Semarang pada Senin (20/10/2025). Acara tersebut turut dihadiri sejumlah bupati serta pejabat Pemprov Jateng.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Kesepakatan ini dianggap sebagai langkah nyata dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memperkuat tata kelola aset dan investasi di daerah. Dalam dokumen kesepakatan tahun 2025 ini, BPN bersama Pemprov Jateng akan melakukan sertifikasi 240 bidang tanah, masing-masing 80 bidang di tiga kabupaten, yaitu Cilacap, Blora, dan Wonosobo. Lahan tersebut akan dijadikan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Selain itu, dilakukan pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Klaten, dan sertifikasi 52 bidang aset Pemprov di enam kabupaten, termasuk Sragen, Kudus, Banjarnegara, Tegal, Pemalang, dan Cilacap.
Kepala Kantor Wilayah BPN Jateng, Lampri, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen menjaga LP2B agar tidak dialihfungsikan. Ia menegaskan bahwa LP2B tidak boleh dialihfungsikan karena terkait langsung dengan ketahanan pangan berkelanjutan.
"Oleh karena itu, lahan tersebut harus kita pertahankan sebagai lahan olahan pangan yang berkelanjutan," jelasnya.
Berdasarkan data BPN, luas Lahan Baku Sawah (LBS) di Jawa Tengah mencapai 987.468 hektar. Sementara itu, LP2B tersebar di tiga kabupaten, yakni Blora (48.967 ha), Cilacap (53.000 ha), dan Wonosobo (10.168 ha).
Posisi Strategis Jawa Tengah sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa sertifikasi tanah menjadi hal krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor. Ia menilai posisi strategis Jawa Tengah di tengah Pulau Jawa membuat provinsi ini memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nusantara.
"Jawa Tengah itu diapit Jawa Barat dan Jawa Timur. Kalau kita kuat dalam tata ruang dan pertanahan, investasi pasti datang," ujarnya.
Di bidang pertanian, menurut Luthfi, Jawa Tengah menyumbang sekitar 16,5 persen atau hampir 11 juta ton gabah nasional. Oleh karena itu, sektor pangan dan industri harus berjalan seimbang.
Ia juga terus mendorong kabupaten/kota untuk segera menyiapkan zonasi kawasan industri, sebelum Desember 2025.
"Saya minta para bupati dan wali kota untuk segera mengajukan rencana kawasan industri. Sistemnya harus one gate service, perizinan mudah, lahan siap pakai, dan semuanya terintegrasi," katanya.
Peran BPN dalam Membantu Masyarakat Miskin Ekstrem
Tidak hanya soal industri, Gubernur Luthfi juga menyoroti peran BPN dalam membantu masyarakat miskin ekstrem melalui program perbaikan rumah layak huni. Menurutnya, rumah yang layak akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan.
"Kalau rumahnya sudah diperbaiki, maka aspek lainnya ikut meningkat. Sanitasi, pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan," tambahnya.
