Langkah Pemprov Sumut untuk Mengendalikan Inflasi
Pengamat ekonomi dari Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU), Sunarji Harahap, menilai langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) dalam mengendalikan laju inflasi sudah tepat. Ia menilai bahwa tindakan tersebut akan sangat membantu masyarakat yang kini sedang berjuang menghadapi kenaikan harga beras, cabai merah, dan kebutuhan pokok lainnya.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Saya menilai langkah-langkah tersebut sudah tepat dan harus benar-benar terlaksana agar dampak pengendalian inflasi itu dirasakan masyarakat,” ujar Sunarji kepada Bisnis, Kamis (16/10/2025).
Sebagai informasi, Sumut mencetak inflasi sebesar 5,32% (year-on-year/YoY) pada September 2025. Ini merupakan rekor inflasi tertinggi Sumut sepanjang tahun berjalan yang disebabkan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras dan cabai merah. Sumut bahkan menjadi provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi se-Indonesia.
Dari data Badan Pusat Statistik Sumut, tingginya inflasi tahunan Sumut pada September 2025 disebabkan oleh fluktuasi harga sejumlah komoditas pangan seperti cabai merah hingga beras. Diketahui, cabai merah berandil sebesar 1,11% dalam angka inflasi tahunan Sumut pada September 2025. Sedangkan 0,31% nya disumbang oleh komoditas beras.
Sunarji mengatakan angka inflasi tahunan Sumut yang mencetak rekor tertinggi nasional pada September 2025 merupakan tamparan keras bagi Gubernur Sumatra Utara. Dia menilai itu indikasi dari lemahnya kendali Pemprov Sumut terhadap harga dan pasokan barang.
“Ini cerminan nyata bahwa beban hidup semakin berat di tengah stagnasi pendapatan dan daya beli yang rendah,” tambahnya.
Sunarji pun mengingatkan agar langkah-langkah pengendalian inflasi tersebut benar-benar dijalankan Pemprov, mulai dari penyediaan bundling (paket) beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dengan cabai; percepatan penyaluran bantuan pangan dan pasar murah; hingga monitoring distribusi pangan dan penguatan kerja sama antar daerah.
“Inti dari 11 langkah Gubernur ini, kan, adalah bagaimana Sumatra Utara dapat menjamin kebutuhan pokok masyarakatnya tercukupi dan dengan harga yang terjangkau,” ujar Sunarji.
11 Langkah Cepat yang Diambil oleh Pemprov Sumut
Adapun sebelumnya Gubernur Sumut Bobby Nasution menyiapkan 11 (sebelas) langkah cepat untuk menurunkan harga komoditas penyumbang inflasi tertinggi jelang berakhirnya tahun 2025. Langkah itu antara lain:
- Membagikan secara gratis komoditas penyumbang inflasi.
- Bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah.
- Mempercepat penyaluran bantuan pangan.
- Menggelar pasar murah.
Selain itu Pemprov juga merancang intervensi dalam tata niaga untuk mempercepat penurunan harga sejumlah komoditas pangan; melakukan sidak pasar; me monitoring distribusi pangan; memperkuat kerja sama antar daerah; menugaskan badan usaha milik daerah (BUMD) mengelola cabai dan bawang merah; serta mengantisipasi bahan pangan untuk program makan bergizi gratis (MBG), dan penetapan toko pantau inflasi.
